Pontianak (Antaranews Gorontalo) - Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, dan Pulau Kalimantan yang bermukim di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) mulai bisa "tersenyum" dengan dihadirkannya program BBM satu harga oleh pemerintah dalam mewujudkan kemerataan dan keadilan.
Donald (44), salah seorang warga Desa Empunak, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas hadirnya SPBU Kompak 66.786.005 yang menyediakan BBM satu harga bagi masyarakat perbatasan Indonesia (Kalbar)-Malaysia, beberapa waktu lalu, atau tepatnya pada 16 November 2018.
"Betapa tidak, selama ini kami hanya bisa membeli BBM jenis premium di kios pengecer yang harga per liternya mencapai Rp15 ribuan, sedangkan solar mencapai Rp11 ribu hingga Rp13 ribuan per liter, itu kalau BBM masih lancar, jika BBM langka harganya bisa mencapai Rp20 ribuan per liter," ungkap dia.
Selama ini, masyarakat di Desa Empunak untuk mendapatkan BBM, baik jenis premium dan solar, terpaksa harus membeli dengan harga tinggi bahkan harganya bisa tiga kali lipat dari harga jual di SPBU umumnya.
Selama ini, dalam memenuhi kebutuhan BBM, warga hanya tergantung dari pasokan kios-kios kecil yang ada di daerah itu sehingga harga jualnya jauh lebih tinggi daripada di SPBU seperti di kota-kota.
Warga setempat bersyukur karena adanya SPBU yang menyediakan BBM satu harga tersebut.
"Tentu bagi kami warga Kecamatan Ketungau Hulu sangat bersyukur serta berterima kasih kepada pemerintah. Dan, mudah-mudahan ketersediaan BBM baik solar maupun premium tetap tersedia di SPBU yang baru diresmikan tersebut," ujarnya.
Seperti di SPBU di tempat lain, SPBU satu harga yang ada di Dusun Tapang Keladan juga menjual dengan harga standar, yakni premium sebesar Rp6.450 per liter dan solar dengan Rp5.150 per liter, sedangkan sebelumnya yang dijual di kios-kios sebesar Rp13 ribuan hingga Rp20 ribuan/liter.
Hal senada juga diakui Felix (35), salah seorang warga Ketungau Hulu lainnya. Hadirnya SPBU yang menjual BBM satu harga suatu kemajuan yang luar biasa.
Hal itu, tentu saja perhatian pemerintah serta pihak terkait, seperti BPH Migas dan Pertamina dalam melakukan pemerataan pembangunan, termasuk menyediakan BBM dengan harga yang sama dengan di kota-kota.
"Dulu kami pernah lebih dari seminggu sulit mendapatkan BBM, sehingga sangat mengganggu kehidupan dan perekonomian kami di sini. Karena yang biasanya aktivitas bepergian, ke pasar atau ke kebun dengan menggunakan sepeda motor nyaris tidak bisa kami lakukan," katanya.
Bagi masyarakat Desa Ketungau Hulu, untuk bepergian ke pasar terdekat, seperti ke Kecamatan Balai Karangan saja, membutuhkan waktu sekitar empat jam, sehingga ketersedian BBM dengan harga terjangkau sangat dibutuhkan dalam menggerakan kendaraan bermotor mereka, baik roda dua maupun empat.
Wajar
Direktur Bahan Gas Bumi BPH Migas Tisnaldi mengatakan kalau dilihat dari keekonomian, wajar kalau harga BBM di daerah itu mahal (Desa Ketungau Hulu), karena jarak dan kondisi jalan yang belum baik.
"Biasanya orang bertanya di mana pemerintah, nah di sinilah pemerintah hadir menyediakan SPBU yang menyediakan BBM satu harga untuk pemerataan keadilan bagi masyarakat," katanya.
Harus diingatkan bahwa jangan sampai fasilitas SPBU yang ada itu digunakan hanya untuk keuntungan pribadi.
"Bila ada masyarakat yang melihat hal itu, maka jangan ragu untuk melaporkan ke pihak kepolisian," katanya.
BPH Migas mencatat secara nasional pada 2017-2019 akan dibangun 160 penyalur BBM satu harga di seluruh wilayah 3T di Indonesia. Pada 2017 telah dibangun 57 penyalur BBM satu harga dengan rincian 54 penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan tiga penyalur oleh PT AKR Corporindo TbK.
Pada 2018 target yang akan dipenuhi 73 penyalur dengan rincian 67 penyalur oleh Pertamina dan enam penyalur oleh AKR Corporindo Tbk.
Hingga saat ini, telah diresmikan 93 penyalur BBM satu harga, dengan rincian 88 penyalur oleh Pertamina dan lima penyalur oleh AKR Corporindo TbK.
Pada 2019 ditargetkan 29 penyalur beroperasi oleh Pertamina dan satu penyalur oleh AKR Corporindo Tbk.
"Program BBM satu harga ini berkat kebijakan langsung Presiden Joko Widodo yang disampaikan beliau di Yahukimo, Papua, Oktober 2016, sedangkan program ini merupakan pemenuhan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Tisnaldi.
Dia menjelaskan pemerintah berkomitmen menyukseskan program ini untuk menciptakan harga bahan bakar yang sama antardaerah. Berbagai moda transportasi juga digunakan untuk memperlancar distribusi BBM, termasuk mengoperasikan pesawat pengangkut BBM ke sejumlah wilayah 3T.
"Pemerintah dan pihak terkait telah bahu membahu dalam pelaksanaan program BBM satu harga guna mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujarnya.
BPH Migas bertanggung jawab terhadap perwujudan tiga keadilan, yaitu keadilan ketersediaan, keadilan distribusi, dan keadilan harga di bidang hilir minyak dan gas bumi.
"Kami berharap dengan terbangunnya SPBU Kompak ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
Pihak PT Pertamina juga diharapkan terus menjamin pasokan BBM di SPBU Kompak ini.
"Agar peresmian hari ini tidak hanya sebatas pelaksanaan seremonial saja, namun tetap berkelanjutan," katanya.
Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Akhmad Syakroza mengatakan saat ini pemerintah fokus membangun SPBU yang menyediakan BBM satu harga.
Hal itu, untuk memberikan pemerataan dan rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat di kawasan 3T, termasuk di Kalbar.
"Ini sebagai bentuk upaya pemerintah pusat dalam memberikan pemerataan rasa keadilan kepada masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan BBM," katanya.
Pembangunan SPBU Kompak di wilayah 3T itu bukan hal yang mudah, mengingat lokasi geografis dan ongkos angkut yang tinggi sehingga perlu dipastikan tepat sasaran.
Penyaluran BBM satu harga itu perlu diawasi semua pihak, termasuk masyarakat, di samping pengawasan dari pemerintah daerah dan aparat keamanan.
"Tidak boleh ada pihak industri dan oknum tertentu yang memanfaatkan dan menikmati program BBM satu harga ini," katanya.
Sales Executive Retail VII PT Pertamina (Persero) Andi Reza Ramadhan menyatakan Pertamina dalam mendistribusikan BBM ke SPBU yang menyediakan BBM satu harga telah menyediakan armada khusus, seperti di Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamaran Sokan Kabupaten Sintang, yang jaraknya ratusan kilometer dari Depot Sintang ditambah dengan kondisi jalan yang sebagian besar bebatuan dan tanah.
Armada khusus tersebut untuk pengangkutan BBM khusus ke daerah 3T. Kapasitas armada khusus yakni delapan ton atau sekitar delapan ribu liter untuk premium dan solar.
Harapan semua pihak, dengan telah tersedianya SPBU yang menyediakan BBM satu harga di beberapa wilayah 3T di Kalbar, maka masyarakat di daerah itu juga merasakan harga jual BBM sama dengan di kota-kota.
Hal itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Donald (44), salah seorang warga Desa Empunak, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalbar tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas hadirnya SPBU Kompak 66.786.005 yang menyediakan BBM satu harga bagi masyarakat perbatasan Indonesia (Kalbar)-Malaysia, beberapa waktu lalu, atau tepatnya pada 16 November 2018.
"Betapa tidak, selama ini kami hanya bisa membeli BBM jenis premium di kios pengecer yang harga per liternya mencapai Rp15 ribuan, sedangkan solar mencapai Rp11 ribu hingga Rp13 ribuan per liter, itu kalau BBM masih lancar, jika BBM langka harganya bisa mencapai Rp20 ribuan per liter," ungkap dia.
Selama ini, masyarakat di Desa Empunak untuk mendapatkan BBM, baik jenis premium dan solar, terpaksa harus membeli dengan harga tinggi bahkan harganya bisa tiga kali lipat dari harga jual di SPBU umumnya.
Selama ini, dalam memenuhi kebutuhan BBM, warga hanya tergantung dari pasokan kios-kios kecil yang ada di daerah itu sehingga harga jualnya jauh lebih tinggi daripada di SPBU seperti di kota-kota.
Warga setempat bersyukur karena adanya SPBU yang menyediakan BBM satu harga tersebut.
"Tentu bagi kami warga Kecamatan Ketungau Hulu sangat bersyukur serta berterima kasih kepada pemerintah. Dan, mudah-mudahan ketersediaan BBM baik solar maupun premium tetap tersedia di SPBU yang baru diresmikan tersebut," ujarnya.
Seperti di SPBU di tempat lain, SPBU satu harga yang ada di Dusun Tapang Keladan juga menjual dengan harga standar, yakni premium sebesar Rp6.450 per liter dan solar dengan Rp5.150 per liter, sedangkan sebelumnya yang dijual di kios-kios sebesar Rp13 ribuan hingga Rp20 ribuan/liter.
Hal senada juga diakui Felix (35), salah seorang warga Ketungau Hulu lainnya. Hadirnya SPBU yang menjual BBM satu harga suatu kemajuan yang luar biasa.
Hal itu, tentu saja perhatian pemerintah serta pihak terkait, seperti BPH Migas dan Pertamina dalam melakukan pemerataan pembangunan, termasuk menyediakan BBM dengan harga yang sama dengan di kota-kota.
"Dulu kami pernah lebih dari seminggu sulit mendapatkan BBM, sehingga sangat mengganggu kehidupan dan perekonomian kami di sini. Karena yang biasanya aktivitas bepergian, ke pasar atau ke kebun dengan menggunakan sepeda motor nyaris tidak bisa kami lakukan," katanya.
Bagi masyarakat Desa Ketungau Hulu, untuk bepergian ke pasar terdekat, seperti ke Kecamatan Balai Karangan saja, membutuhkan waktu sekitar empat jam, sehingga ketersedian BBM dengan harga terjangkau sangat dibutuhkan dalam menggerakan kendaraan bermotor mereka, baik roda dua maupun empat.
Wajar
Direktur Bahan Gas Bumi BPH Migas Tisnaldi mengatakan kalau dilihat dari keekonomian, wajar kalau harga BBM di daerah itu mahal (Desa Ketungau Hulu), karena jarak dan kondisi jalan yang belum baik.
"Biasanya orang bertanya di mana pemerintah, nah di sinilah pemerintah hadir menyediakan SPBU yang menyediakan BBM satu harga untuk pemerataan keadilan bagi masyarakat," katanya.
Harus diingatkan bahwa jangan sampai fasilitas SPBU yang ada itu digunakan hanya untuk keuntungan pribadi.
"Bila ada masyarakat yang melihat hal itu, maka jangan ragu untuk melaporkan ke pihak kepolisian," katanya.
BPH Migas mencatat secara nasional pada 2017-2019 akan dibangun 160 penyalur BBM satu harga di seluruh wilayah 3T di Indonesia. Pada 2017 telah dibangun 57 penyalur BBM satu harga dengan rincian 54 penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan tiga penyalur oleh PT AKR Corporindo TbK.
Pada 2018 target yang akan dipenuhi 73 penyalur dengan rincian 67 penyalur oleh Pertamina dan enam penyalur oleh AKR Corporindo Tbk.
Hingga saat ini, telah diresmikan 93 penyalur BBM satu harga, dengan rincian 88 penyalur oleh Pertamina dan lima penyalur oleh AKR Corporindo TbK.
Pada 2019 ditargetkan 29 penyalur beroperasi oleh Pertamina dan satu penyalur oleh AKR Corporindo Tbk.
"Program BBM satu harga ini berkat kebijakan langsung Presiden Joko Widodo yang disampaikan beliau di Yahukimo, Papua, Oktober 2016, sedangkan program ini merupakan pemenuhan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Tisnaldi.
Dia menjelaskan pemerintah berkomitmen menyukseskan program ini untuk menciptakan harga bahan bakar yang sama antardaerah. Berbagai moda transportasi juga digunakan untuk memperlancar distribusi BBM, termasuk mengoperasikan pesawat pengangkut BBM ke sejumlah wilayah 3T.
"Pemerintah dan pihak terkait telah bahu membahu dalam pelaksanaan program BBM satu harga guna mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujarnya.
BPH Migas bertanggung jawab terhadap perwujudan tiga keadilan, yaitu keadilan ketersediaan, keadilan distribusi, dan keadilan harga di bidang hilir minyak dan gas bumi.
"Kami berharap dengan terbangunnya SPBU Kompak ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
Pihak PT Pertamina juga diharapkan terus menjamin pasokan BBM di SPBU Kompak ini.
"Agar peresmian hari ini tidak hanya sebatas pelaksanaan seremonial saja, namun tetap berkelanjutan," katanya.
Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Akhmad Syakroza mengatakan saat ini pemerintah fokus membangun SPBU yang menyediakan BBM satu harga.
Hal itu, untuk memberikan pemerataan dan rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat di kawasan 3T, termasuk di Kalbar.
"Ini sebagai bentuk upaya pemerintah pusat dalam memberikan pemerataan rasa keadilan kepada masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan BBM," katanya.
Pembangunan SPBU Kompak di wilayah 3T itu bukan hal yang mudah, mengingat lokasi geografis dan ongkos angkut yang tinggi sehingga perlu dipastikan tepat sasaran.
Penyaluran BBM satu harga itu perlu diawasi semua pihak, termasuk masyarakat, di samping pengawasan dari pemerintah daerah dan aparat keamanan.
"Tidak boleh ada pihak industri dan oknum tertentu yang memanfaatkan dan menikmati program BBM satu harga ini," katanya.
Sales Executive Retail VII PT Pertamina (Persero) Andi Reza Ramadhan menyatakan Pertamina dalam mendistribusikan BBM ke SPBU yang menyediakan BBM satu harga telah menyediakan armada khusus, seperti di Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamaran Sokan Kabupaten Sintang, yang jaraknya ratusan kilometer dari Depot Sintang ditambah dengan kondisi jalan yang sebagian besar bebatuan dan tanah.
Armada khusus tersebut untuk pengangkutan BBM khusus ke daerah 3T. Kapasitas armada khusus yakni delapan ton atau sekitar delapan ribu liter untuk premium dan solar.
Harapan semua pihak, dengan telah tersedianya SPBU yang menyediakan BBM satu harga di beberapa wilayah 3T di Kalbar, maka masyarakat di daerah itu juga merasakan harga jual BBM sama dengan di kota-kota.
Hal itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.*
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018