Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, Selasa, mengatakan pihaknya telah mengusulkan penambahan kuota penerima Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada Kementerian Sosial(Kemensos) RI.
Usulan itu sebelumnya telah disampaikan gubernur saat bertemu dengan Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta pada Senin (7/1).
Penambahan kuota asuransi kesehatan yang dibiayai melalui dana APBN itu diharapkan dapat mengurangi beban daerah melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta).
Pada 2018, Pemprov Gorontalo menanggung lebih kurang 201.275 jiwa dalam program Jamkesta.
"Ada beberapa yang kita bahas, salah satunya penambahan kuota atau pengalihan status penjaminan dari Jamkesta ke JKN-KIS. Alhamdulillah usulan itu sudah disahuti oleh Pak Menteri untuk direalisasikan," ujarnya.
Gubernur berharap dari 201.275 jiwa tanggungan Jamkesta yang ada, separuhnya atau 100.000 jiwa dapat ditanggung melalui JKN-KIS.
Itu berarti ada penghematan anggaran daerah sekitar Rp20 miliar.
"Sehingga dananya bisa kita manfaatkan untuk membiayai sektor kesehatan lainnya. Contohnya promosi dan kampanye pola hidup sehat, pembangunan fasilitas rumah sakit, dokter dan sebagainya," tandas Gubernur.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Risjon Sunge, mengaku optimistis jika usulan tersebut bisa terakomodir.
Pasalnya data di Kemensos menyatakan, ada 105 Ribu warga Gorontalo penerima JKN-KIS yang datanya tidak sinkron.
"Kami sedang menyesuaikan data usulan dengan data yang tidak ditemukan keberadannya. Ada yang sudah meninggal, ada yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan, ada yang sudah pindah dan lain-lain. Sehingga ditemukan ada kurang lebih 105.000 yang tidak jelas keberadannya. Itu yang akan diganti dengan yang ditanggung oleh APBD," katanya.
Selain penambahan kuota JKN-KIS, Gubernur juga mengusulkan penambahan kuota penerima Program Keluarga Harapan sebanyak 83 Ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2019.
Jika usulan itu disetujui dan ditambah dengan data 2018 sebanyak 61 ribu KPM, maka total penerima menjadi 144 ribu KPM.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Usulan itu sebelumnya telah disampaikan gubernur saat bertemu dengan Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta pada Senin (7/1).
Penambahan kuota asuransi kesehatan yang dibiayai melalui dana APBN itu diharapkan dapat mengurangi beban daerah melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta).
Pada 2018, Pemprov Gorontalo menanggung lebih kurang 201.275 jiwa dalam program Jamkesta.
"Ada beberapa yang kita bahas, salah satunya penambahan kuota atau pengalihan status penjaminan dari Jamkesta ke JKN-KIS. Alhamdulillah usulan itu sudah disahuti oleh Pak Menteri untuk direalisasikan," ujarnya.
Gubernur berharap dari 201.275 jiwa tanggungan Jamkesta yang ada, separuhnya atau 100.000 jiwa dapat ditanggung melalui JKN-KIS.
Itu berarti ada penghematan anggaran daerah sekitar Rp20 miliar.
"Sehingga dananya bisa kita manfaatkan untuk membiayai sektor kesehatan lainnya. Contohnya promosi dan kampanye pola hidup sehat, pembangunan fasilitas rumah sakit, dokter dan sebagainya," tandas Gubernur.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Risjon Sunge, mengaku optimistis jika usulan tersebut bisa terakomodir.
Pasalnya data di Kemensos menyatakan, ada 105 Ribu warga Gorontalo penerima JKN-KIS yang datanya tidak sinkron.
"Kami sedang menyesuaikan data usulan dengan data yang tidak ditemukan keberadannya. Ada yang sudah meninggal, ada yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan, ada yang sudah pindah dan lain-lain. Sehingga ditemukan ada kurang lebih 105.000 yang tidak jelas keberadannya. Itu yang akan diganti dengan yang ditanggung oleh APBD," katanya.
Selain penambahan kuota JKN-KIS, Gubernur juga mengusulkan penambahan kuota penerima Program Keluarga Harapan sebanyak 83 Ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2019.
Jika usulan itu disetujui dan ditambah dengan data 2018 sebanyak 61 ribu KPM, maka total penerima menjadi 144 ribu KPM.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019