Yogyakarta (Antaranews Gorontalo) - Komunitas geografi di Indonesia mengusulkan mata pelajaran geografi dijadikan pelajaran wajib dalam pendidikan dasar dan menengah.
Usulan komunitas geografi tersebut mengemuka dalam Lokakarya Nasional Geografi dan Pendidikan Kebencanaan di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis.
Komunitas geografi itu terdiri atas Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Geografi (Forpimgeo), Ikatan Geograf Indonesia (IGI), Perkumpulan Profesi Pendidik Geografi Indonesia (P3GI).
Selain itu, Ikatan Geografiawan Gadjah Mada (Igegama), Fakultas Geografi UGM, Pusat Studi Bencana Alam UGM, Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana Fakultas Geografi UGM.
Ketua IGI Prof Hartono mengatakan kebutuhan menjadikan mata pelajaran geografi pada pendidikan dasar dan menengah itu harus segera direalisasikan, karena pendidikan kebencanaan kepada masyarakat di Indonesia saat ini secara sistematis belum menyentuh setiap warga.
"Upaya menyentuh seluruh individu bangsa dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal. Sayangnya, saat ini kurikulum pendidikan dasar dan menengah belum banyak memuat pendidikan kebencanaan," katanya.
Sementara di tingkat SMA, kata dia, pendidikan geografi belum diberikan pada semua individu. Hanya kelas IPS saja yang mendapatkan pelajaran geografi yang di dalamnya terdapat materi kebencanaan.
Menurut dia, hal itu berbeda dengan kondisi pendidikan di 11 negara maju di dunia seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Finlandia, Prancis, Hungaria, Belanda, Selandia Baru, Jepang dan Singapura.
"Negara-negara tersebut mengajarkan wajib materi geografi dan sejarah masing-masing negara sebagai dasar wawasan setiap warga negara," katanya.
Padahal, Indonesia negara yang rawan bencana karena berada dalam posisi geografis ring of fire dunia. Data BNPB mencatat jumlah kejadian bencana tahun 2018 sebanyak 1.999 kejadian. Pada 2019 Indonesia diprediksi akan mengalami kejadian bencana hingga 2.500 kejadian.
"Upaya meminimalkan korban jiwa dan kerugian harus menjadi fokus utama. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan menurunkan kerentanan, dan strategi efektif dapat melalui pendidikan kebencanaan terhadap generasi muda," katanya.
Pada tingkat SD, menurut dia, pendidikan kebencanaan bisa dimasukkan dalam tema lingkungan dan alam sekitar, dan pada tingkat SMP dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran IPS.
Ketua Forpimgeo Prof Baiquni mengatakan lokakarya yang dihadiri puluhan peserta dari 16 perguruan tinggi di Indonesia serta perwakilan guru TK, SD, SMP, dan SMA di beberapa daerah itu menjadi salah satu wadah dalam mensinergikan kepentingan nasional geografi.
"Melalui kegiatan itu diharapkan dapat memberikan pengaruh pada kebijakan nasional sehingga ilmu geografi dapat memberikan manfaat dalam kerangka pembangunan nasional," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Usulan komunitas geografi tersebut mengemuka dalam Lokakarya Nasional Geografi dan Pendidikan Kebencanaan di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis.
Komunitas geografi itu terdiri atas Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Geografi (Forpimgeo), Ikatan Geograf Indonesia (IGI), Perkumpulan Profesi Pendidik Geografi Indonesia (P3GI).
Selain itu, Ikatan Geografiawan Gadjah Mada (Igegama), Fakultas Geografi UGM, Pusat Studi Bencana Alam UGM, Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana Fakultas Geografi UGM.
Ketua IGI Prof Hartono mengatakan kebutuhan menjadikan mata pelajaran geografi pada pendidikan dasar dan menengah itu harus segera direalisasikan, karena pendidikan kebencanaan kepada masyarakat di Indonesia saat ini secara sistematis belum menyentuh setiap warga.
"Upaya menyentuh seluruh individu bangsa dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal. Sayangnya, saat ini kurikulum pendidikan dasar dan menengah belum banyak memuat pendidikan kebencanaan," katanya.
Sementara di tingkat SMA, kata dia, pendidikan geografi belum diberikan pada semua individu. Hanya kelas IPS saja yang mendapatkan pelajaran geografi yang di dalamnya terdapat materi kebencanaan.
Menurut dia, hal itu berbeda dengan kondisi pendidikan di 11 negara maju di dunia seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Finlandia, Prancis, Hungaria, Belanda, Selandia Baru, Jepang dan Singapura.
"Negara-negara tersebut mengajarkan wajib materi geografi dan sejarah masing-masing negara sebagai dasar wawasan setiap warga negara," katanya.
Padahal, Indonesia negara yang rawan bencana karena berada dalam posisi geografis ring of fire dunia. Data BNPB mencatat jumlah kejadian bencana tahun 2018 sebanyak 1.999 kejadian. Pada 2019 Indonesia diprediksi akan mengalami kejadian bencana hingga 2.500 kejadian.
"Upaya meminimalkan korban jiwa dan kerugian harus menjadi fokus utama. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan menurunkan kerentanan, dan strategi efektif dapat melalui pendidikan kebencanaan terhadap generasi muda," katanya.
Pada tingkat SD, menurut dia, pendidikan kebencanaan bisa dimasukkan dalam tema lingkungan dan alam sekitar, dan pada tingkat SMP dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran IPS.
Ketua Forpimgeo Prof Baiquni mengatakan lokakarya yang dihadiri puluhan peserta dari 16 perguruan tinggi di Indonesia serta perwakilan guru TK, SD, SMP, dan SMA di beberapa daerah itu menjadi salah satu wadah dalam mensinergikan kepentingan nasional geografi.
"Melalui kegiatan itu diharapkan dapat memberikan pengaruh pada kebijakan nasional sehingga ilmu geografi dapat memberikan manfaat dalam kerangka pembangunan nasional," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019