Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia
menegaskan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang akrab disapa Ical
tidak akan maju lagi sebagai ketua umum, meskipun berhak.
"Semua orang punya hak dan kesempatan yang sama untuk maju menjadi ketua umum, termasuk Pak Ical. Tetapi setahu saya di beberapa tempat (kesempatan) beliau telah menyatakan tidak akan maju lagi," kata Doli di Jakarta, Rabu.
Pernyataan Doli itu disampaikan menanggapi rumor Ical akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar melalui munas yang akan digelar tahun depan.
Doli mengatakan seandainya Ical tidak maju lagi mencalonkan diri sebagai ketua umum, maka kepemimpinan Golkar selanjutnya tetap akan menjalankan keputusan politik yang sudah diambil selama periode jabatan Ical.
Salah satunya mengenai keterlibatan Golkar dalam koalisi permanen tim Merah Putih (pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa).
"Ketua umum kita telah menjelaskan beberapa kali bahwa Golkar tetap di Koalisi Merah Putih apa pun hasil putusan MK. Beliau mengharapkan siapa pun yang melanjutkan ke depan (kepemimpinan Golkar selanjutnya), bisa terus membawa Golkar dalam koalisi Merah Putih," ujar dia.
Sebelumnya, Doli menegaskan tidak ada lagi perdebatan mengenai waktu penyelenggaraan musyawarah nasional partainya karena mayoritas DPD Golkar sudah meminta munas diselenggarakan tahun depan.
Munas itu digadang-gadang akan menjadi wadah partai ini dalam mencari ketua umum yang baru.
"Sebanyak 31 dari 33 DPD Golkar tingkat provinsi menyatakan secara tertulis mendukung pelaksanaan Munas 2015, jadi sebetulnya tidak ada perdebatan lagi," kata Doli.
Dia mengatakan saat ini ada dua penafsiran terkait munas Golkar, yakni apakah munas kesembilan dilakukan sesuai AD/ART yakni tahun ini atau sesuai rekomendasi khusus pada 2015.
Dia menekankan, baik ketentuan AD/ART maupun rekomendasi khusus itu kedua-duanya merupakan produk dari munas. Untuk menentukan mana yang lebih kuat pengaruhnya, maka harus dilakukan munas luar biasa.
"Sedangkan munas luar biasa itu baru bisa terlaksana atas permintaan 2/3 DPD tingkat provinsi. Masalahnya 31 DPD sudah meminta munas dilakukan 2015," tegas dia.
Sejumlah kader Golkar lintas generasi mendorong munas diadakan tahun ini sesuai jadwal karena mereka menilai posisi Golkar sudah keluar dari jalurnya.
Mereka juga menilai kepemimpinan Ical otoriter, contohnya dengan memecat kader hanya karena mendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Semua orang punya hak dan kesempatan yang sama untuk maju menjadi ketua umum, termasuk Pak Ical. Tetapi setahu saya di beberapa tempat (kesempatan) beliau telah menyatakan tidak akan maju lagi," kata Doli di Jakarta, Rabu.
Pernyataan Doli itu disampaikan menanggapi rumor Ical akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar melalui munas yang akan digelar tahun depan.
Doli mengatakan seandainya Ical tidak maju lagi mencalonkan diri sebagai ketua umum, maka kepemimpinan Golkar selanjutnya tetap akan menjalankan keputusan politik yang sudah diambil selama periode jabatan Ical.
Salah satunya mengenai keterlibatan Golkar dalam koalisi permanen tim Merah Putih (pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa).
"Ketua umum kita telah menjelaskan beberapa kali bahwa Golkar tetap di Koalisi Merah Putih apa pun hasil putusan MK. Beliau mengharapkan siapa pun yang melanjutkan ke depan (kepemimpinan Golkar selanjutnya), bisa terus membawa Golkar dalam koalisi Merah Putih," ujar dia.
Sebelumnya, Doli menegaskan tidak ada lagi perdebatan mengenai waktu penyelenggaraan musyawarah nasional partainya karena mayoritas DPD Golkar sudah meminta munas diselenggarakan tahun depan.
Munas itu digadang-gadang akan menjadi wadah partai ini dalam mencari ketua umum yang baru.
"Sebanyak 31 dari 33 DPD Golkar tingkat provinsi menyatakan secara tertulis mendukung pelaksanaan Munas 2015, jadi sebetulnya tidak ada perdebatan lagi," kata Doli.
Dia mengatakan saat ini ada dua penafsiran terkait munas Golkar, yakni apakah munas kesembilan dilakukan sesuai AD/ART yakni tahun ini atau sesuai rekomendasi khusus pada 2015.
Dia menekankan, baik ketentuan AD/ART maupun rekomendasi khusus itu kedua-duanya merupakan produk dari munas. Untuk menentukan mana yang lebih kuat pengaruhnya, maka harus dilakukan munas luar biasa.
"Sedangkan munas luar biasa itu baru bisa terlaksana atas permintaan 2/3 DPD tingkat provinsi. Masalahnya 31 DPD sudah meminta munas dilakukan 2015," tegas dia.
Sejumlah kader Golkar lintas generasi mendorong munas diadakan tahun ini sesuai jadwal karena mereka menilai posisi Golkar sudah keluar dari jalurnya.
Mereka juga menilai kepemimpinan Ical otoriter, contohnya dengan memecat kader hanya karena mendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014