Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Lima fraksi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu Fraksi PPP, PDIP, PAN, Hanura, Golkar menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2014, yang telah rampung dibahas.
Pantauan jalannya rapat paripurna terakhir para legislator masa bakti periode 2009-2014, Senin, diwarnai dengan banyak saran terkait optimalisasi penggunaan anggaran, serapan dan sinergitas pembangunan pada tahun anggaran ini.
Muchlis Alamari, anggota Fraksi PDIP dalam tanggapannya meminta agar pelaksanaan serapan anggaran dan pekerjaan fisik harus mampu diselesaikan sebelum penghujung tahun anggaran, sebagai bentuk nyata optimalisasi kinerja pemerintah daerah yang harus terus dikedepankan.
Fraksi PPP pun beranggapan sama, bahkan Alfian Pomalingo saat membacakan persetujuannya terkait APBD-P tersebut berharap, agar pemerintah daerah fokus melaksanakan program pengentasan kemiskinan.
"Sesungguhnya arti kemerdekaan yang sesungguhnya adalah mengentaskan kemiskinan hingga ke pelosok wilayah," ujar legislator dari daerah pemilihan (dapil) wilayah barat kabupaten ini, yaitu Kecamatan Tolinggula-Sumalata.
Ia berharap pemanfaatan APBD benar-benar bertanggungjawab dan digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai kebutuhan dan bukan keinginan.
Senada dengan F-PPP, Saiful Karim ketua Fraksi PAN mengakui perubahan signifikan terhadap pembangunan di kabupaten terbungsu di Provinsi Gorontalo ini. Bahkan legislator yang dicalonkan sebagai Wakil Ketua DPRD dari fraksi tersebut untuk periode 2014-2019 ini memuji kinerja pemerintah daerah dipimpin bupati Indra Yasin dan wakil bupati Roni Imran yang semakin fokus menata wajah ibu kota kabupaten.
Termasuk berhasil menjalankan program-program merakyat namun tetap konsisten melaksanakan pembangunan infrastruktur, termasuk meneruskan langkah pemerintahan daerah sebelumnya dalam tata pelayanan publik, yang juga disepakati sama oleh Fraksi Hanura seperti diungkapkan ketuanya, Husain Pateda bahwa pembangunan terarah dan konsisten akan mampu memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya seperti yang dilaksanakan saat ini.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar disampaikan legislator yang juga anggota komisi II DPRD Kabupaten, Iwan Kolly mengatakan, perhatian terhadap program penyaluran beras miskin (raskin), pembangunan pasar serta penataan objek wisata unggulan agar mampu menjadi tujuan bukan sekedar transit wisata mampu diwujudkan maksimal.
"Kami cukup bangga, kinerja pemerintahan daerah semakin optimal namun diharapkan tidak melupakan persoalan pokok dalam memajukan kabupaten ini mengandalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki serta ketersediaan sumber daya manusia memadai yang mampu diandalkan," ujarnya.
APBD Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2014 terdiri dari pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah pada APBD induk semula dianggarkan Rp460,4 miliar pada perubahan menjadi Rp469,6 atau naik Rp9,2 miliar.
Bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp21,7 miliar, dana perimbangan Rp404,8 miliar mengalami penurunan 0,33 persen dan pendapatan lain-lain yang sah yang semula dianggarkan Rp39,7 miliar menjadi Rp42,9 miliar atau naik 8,17 persen.
Sementara belanja daerah untuk APBD-P sebesar Rp487,2 miliar atau mengalami kenaikan 2,19 persen dari total pagu anggaran belanja pada APBD induk tahun ini sebesar Rp476,8 miliar terbagi dari belanja tidak langsung Rp199,7 miliar dan belanja langsung Rp287,5 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Pantauan jalannya rapat paripurna terakhir para legislator masa bakti periode 2009-2014, Senin, diwarnai dengan banyak saran terkait optimalisasi penggunaan anggaran, serapan dan sinergitas pembangunan pada tahun anggaran ini.
Muchlis Alamari, anggota Fraksi PDIP dalam tanggapannya meminta agar pelaksanaan serapan anggaran dan pekerjaan fisik harus mampu diselesaikan sebelum penghujung tahun anggaran, sebagai bentuk nyata optimalisasi kinerja pemerintah daerah yang harus terus dikedepankan.
Fraksi PPP pun beranggapan sama, bahkan Alfian Pomalingo saat membacakan persetujuannya terkait APBD-P tersebut berharap, agar pemerintah daerah fokus melaksanakan program pengentasan kemiskinan.
"Sesungguhnya arti kemerdekaan yang sesungguhnya adalah mengentaskan kemiskinan hingga ke pelosok wilayah," ujar legislator dari daerah pemilihan (dapil) wilayah barat kabupaten ini, yaitu Kecamatan Tolinggula-Sumalata.
Ia berharap pemanfaatan APBD benar-benar bertanggungjawab dan digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai kebutuhan dan bukan keinginan.
Senada dengan F-PPP, Saiful Karim ketua Fraksi PAN mengakui perubahan signifikan terhadap pembangunan di kabupaten terbungsu di Provinsi Gorontalo ini. Bahkan legislator yang dicalonkan sebagai Wakil Ketua DPRD dari fraksi tersebut untuk periode 2014-2019 ini memuji kinerja pemerintah daerah dipimpin bupati Indra Yasin dan wakil bupati Roni Imran yang semakin fokus menata wajah ibu kota kabupaten.
Termasuk berhasil menjalankan program-program merakyat namun tetap konsisten melaksanakan pembangunan infrastruktur, termasuk meneruskan langkah pemerintahan daerah sebelumnya dalam tata pelayanan publik, yang juga disepakati sama oleh Fraksi Hanura seperti diungkapkan ketuanya, Husain Pateda bahwa pembangunan terarah dan konsisten akan mampu memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya seperti yang dilaksanakan saat ini.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar disampaikan legislator yang juga anggota komisi II DPRD Kabupaten, Iwan Kolly mengatakan, perhatian terhadap program penyaluran beras miskin (raskin), pembangunan pasar serta penataan objek wisata unggulan agar mampu menjadi tujuan bukan sekedar transit wisata mampu diwujudkan maksimal.
"Kami cukup bangga, kinerja pemerintahan daerah semakin optimal namun diharapkan tidak melupakan persoalan pokok dalam memajukan kabupaten ini mengandalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki serta ketersediaan sumber daya manusia memadai yang mampu diandalkan," ujarnya.
APBD Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2014 terdiri dari pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah pada APBD induk semula dianggarkan Rp460,4 miliar pada perubahan menjadi Rp469,6 atau naik Rp9,2 miliar.
Bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp21,7 miliar, dana perimbangan Rp404,8 miliar mengalami penurunan 0,33 persen dan pendapatan lain-lain yang sah yang semula dianggarkan Rp39,7 miliar menjadi Rp42,9 miliar atau naik 8,17 persen.
Sementara belanja daerah untuk APBD-P sebesar Rp487,2 miliar atau mengalami kenaikan 2,19 persen dari total pagu anggaran belanja pada APBD induk tahun ini sebesar Rp476,8 miliar terbagi dari belanja tidak langsung Rp199,7 miliar dan belanja langsung Rp287,5 miliar.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014