Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Legislator PDIP Kabupaten Gorontalo Utara, Djafar Ismail, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (pemkab) setempat, terkait serapan anggaran di sisa tahun anggaran 2014 agar bisa optimal.
Menurut Djafar, Selasa, memasuki triwulan tahun anggaran ini, agar tidak ada lagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang prosentase serapan anggarannya masih di bawah 50 persen, seperti yang ditemukan badan anggaran periode sebelumnya pada awal Agustus lalu.
Ia berharap, seluruh SKPD unggulan mampu memaksimalkan waktu empat bulan ini untuk realisasi anggaran yang harus mencapai 100 persen.
"Sehingga anggaran yang dikucurkan di daerah ini, melalui Dana Alokasi Khusus maupun Umum (DAK/DAU) tidak ada yang dikembalikan ke kas negara, hanya karena SKPD tidak mampu melaksanakan program dan kegiatan sesuai perencanaan dan target yang harus dicapai," ujarnya.
Tidak hanya itu, Djafar meminta agar pemkab memperhatikan pelaksanaan realisasi program fisik dengan memperhatikan aturan dan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Termasuk pengawasannya agar bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka waktu lama sesuai tujuan pelaksanaannya.
Ia juga menyoroti realisasi pendapatan asli daerah (PAD) agar sesuai target capaian, sehingga saat akhir tahun anggaran, seluruh target yang telah ditetapkan bisa tercapai bahkan melampaui.
Secara kelembagaan DPRD akan meningkatkan pengawasan baik terhadap serapan anggaran setiap tahun berjalan, dan capaian PAD yang akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah ini.
Termasuk evaluasi agar seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemkab benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Menurut Djafar, Selasa, memasuki triwulan tahun anggaran ini, agar tidak ada lagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang prosentase serapan anggarannya masih di bawah 50 persen, seperti yang ditemukan badan anggaran periode sebelumnya pada awal Agustus lalu.
Ia berharap, seluruh SKPD unggulan mampu memaksimalkan waktu empat bulan ini untuk realisasi anggaran yang harus mencapai 100 persen.
"Sehingga anggaran yang dikucurkan di daerah ini, melalui Dana Alokasi Khusus maupun Umum (DAK/DAU) tidak ada yang dikembalikan ke kas negara, hanya karena SKPD tidak mampu melaksanakan program dan kegiatan sesuai perencanaan dan target yang harus dicapai," ujarnya.
Tidak hanya itu, Djafar meminta agar pemkab memperhatikan pelaksanaan realisasi program fisik dengan memperhatikan aturan dan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Termasuk pengawasannya agar bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka waktu lama sesuai tujuan pelaksanaannya.
Ia juga menyoroti realisasi pendapatan asli daerah (PAD) agar sesuai target capaian, sehingga saat akhir tahun anggaran, seluruh target yang telah ditetapkan bisa tercapai bahkan melampaui.
Secara kelembagaan DPRD akan meningkatkan pengawasan baik terhadap serapan anggaran setiap tahun berjalan, dan capaian PAD yang akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah ini.
Termasuk evaluasi agar seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemkab benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014