Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bone Bolango mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terkait revisi RUU tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari Fraksi PAN, Herman Wartabone, Sabtu, mengatakan, revisi RUU Pilkada patut didukung penuh dengan pertimbangan konstitusional.
Menurut Herman, dengan dipilihnya kepala daerah oleh DPRD maka ada banyak hal positif yang bisa diperoleh oleh bangsa Indonesia, terutama terkait dengan penghematan anggaran.
"Namun perlu saya tegaskan bahwa selain penghematan anggaran, revisi undang-undang ini bisa mengembalikan hak konstitusi ke DPRD," Kata Herman.
Menurut dia, pemilihan legislatif cukup menelan anggaran yang banyak, sehingga negara tidak perlu lagi membuang-buang uang pada proses pilkada, sebab para legislator yang terpilih tentunya sudah merupakan perwakilan dari rakyat pemilih kepala daerah nanti.
Hal itu sudah sesuai dengan Pancasila sila ke empat bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
"Cukup jelas alasan kami dalam mendukung upaya revisi undang-undang pilkada, mari kita kembali pada ideologi bangsa ini," Kata Herman.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari Fraksi PAN, Herman Wartabone, Sabtu, mengatakan, revisi RUU Pilkada patut didukung penuh dengan pertimbangan konstitusional.
Menurut Herman, dengan dipilihnya kepala daerah oleh DPRD maka ada banyak hal positif yang bisa diperoleh oleh bangsa Indonesia, terutama terkait dengan penghematan anggaran.
"Namun perlu saya tegaskan bahwa selain penghematan anggaran, revisi undang-undang ini bisa mengembalikan hak konstitusi ke DPRD," Kata Herman.
Menurut dia, pemilihan legislatif cukup menelan anggaran yang banyak, sehingga negara tidak perlu lagi membuang-buang uang pada proses pilkada, sebab para legislator yang terpilih tentunya sudah merupakan perwakilan dari rakyat pemilih kepala daerah nanti.
Hal itu sudah sesuai dengan Pancasila sila ke empat bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
"Cukup jelas alasan kami dalam mendukung upaya revisi undang-undang pilkada, mari kita kembali pada ideologi bangsa ini," Kata Herman.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014