Jakarta, (ANTARA GORONTALO) - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Victor Silaen mengatakan tak ada jaminan kabinet Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bebas dari praktik-praktik korupsi, meskipun mayoritas menterinya orang-orang non-partai politik.
"Tidak ada jaminan bebas korupsi," kata Victor dihubungi dari Jakarta.
Victor mengatakan yang terpenting Jokowi telah menyatakan komitmennya atas struktur kabinet yang bersih dan kredibel. Jokowi juga dinilai bisa membuat pakta integritas untuk memastikan komitmen menterinya terhadap kabinet yang bersih nanti.
Terkait keputusan Jokowi mengisi 16 pos kementerian, dari total 34 pos kementerian, dengan kader-kader partai politik, Victor menilai hal itu sebuah keniscayaan.
Menurut dia, pembagian jatah kursi untuk partai-partai koalisi merupakan ungkapan terima kasih sekaligus "pengikat" partai-partai tersebut dalam koalisi.
"Hanya saja soal berapa kursi dan bidang apa, itu otoritas Jokowi," kata dia.
Hari ini Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 16 menteri dalam kabinetnya kelak akan dijabat oleh para profesional yang berasal dari partai politik.
"Kita sudah memutuskan ada 34 kementerian, yang pembagian menterinya nanti akan diduduki oleh 18 profesional (non-partai politik) dan 16 profesional berasal dari partai," kata Jokowi di Rumah Transisi.
Mantan Walikota Solo itu tidak menyebutkan alasan spesifik mengapa dirinya memutuskan 16 menterinya akan dijabat oleh kader partai. Dia juga tidak menyebutkan bakal terdiri dari kader partai mana saja 16 menterinya kelak.
Sementara itu untuk 18 menteri dari kalangan profesional nonparpol, Jokowi mengatakan diantaranya akan mengisi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.
Lebih jauh Jokowi membeberkan dirinya akan tetap dibantu oleh tiga Kementerian Koordinator, dan sedikitnya seorang wakil menteri yang dinilainya masih diperlukan keberadaannya di Kementerian Luar Negeri.
Jokowi enggan merinci nama-nama 34 kementeriannya itu. Menurut Jokowi, ada sejumlah nama kementerian yang belum final.
"Intinya kita ingin bangun kabinet kuat, yang siap menjalankan program-program. Perubahan nama, atau kementerian yang baru kita akan menyampaikan lain waktu, karena nama-namanya belum final betul. Setelahnya baru kita siapkan kriteria menteri seperti apa," jelas dia.
Jokowi sempat menerima pertanyaan mengapa dirinya seolah sudah membagi jatah menteri untuk 16 kader partai politik, meskipun nama-nama kementeriannya belum selesai.
Menjawab ini Jokowi mengaku ingin memastikan lebih dulu seluruh pembantunya di kabinet berisi orang-orang profesional.
"Ini pembagiannya agar semua dari profesional, cuma yang nonparpol lebih banyak," ujar Jokowi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Tidak ada jaminan bebas korupsi," kata Victor dihubungi dari Jakarta.
Victor mengatakan yang terpenting Jokowi telah menyatakan komitmennya atas struktur kabinet yang bersih dan kredibel. Jokowi juga dinilai bisa membuat pakta integritas untuk memastikan komitmen menterinya terhadap kabinet yang bersih nanti.
Terkait keputusan Jokowi mengisi 16 pos kementerian, dari total 34 pos kementerian, dengan kader-kader partai politik, Victor menilai hal itu sebuah keniscayaan.
Menurut dia, pembagian jatah kursi untuk partai-partai koalisi merupakan ungkapan terima kasih sekaligus "pengikat" partai-partai tersebut dalam koalisi.
"Hanya saja soal berapa kursi dan bidang apa, itu otoritas Jokowi," kata dia.
Hari ini Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 16 menteri dalam kabinetnya kelak akan dijabat oleh para profesional yang berasal dari partai politik.
"Kita sudah memutuskan ada 34 kementerian, yang pembagian menterinya nanti akan diduduki oleh 18 profesional (non-partai politik) dan 16 profesional berasal dari partai," kata Jokowi di Rumah Transisi.
Mantan Walikota Solo itu tidak menyebutkan alasan spesifik mengapa dirinya memutuskan 16 menterinya akan dijabat oleh kader partai. Dia juga tidak menyebutkan bakal terdiri dari kader partai mana saja 16 menterinya kelak.
Sementara itu untuk 18 menteri dari kalangan profesional nonparpol, Jokowi mengatakan diantaranya akan mengisi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.
Lebih jauh Jokowi membeberkan dirinya akan tetap dibantu oleh tiga Kementerian Koordinator, dan sedikitnya seorang wakil menteri yang dinilainya masih diperlukan keberadaannya di Kementerian Luar Negeri.
Jokowi enggan merinci nama-nama 34 kementeriannya itu. Menurut Jokowi, ada sejumlah nama kementerian yang belum final.
"Intinya kita ingin bangun kabinet kuat, yang siap menjalankan program-program. Perubahan nama, atau kementerian yang baru kita akan menyampaikan lain waktu, karena nama-namanya belum final betul. Setelahnya baru kita siapkan kriteria menteri seperti apa," jelas dia.
Jokowi sempat menerima pertanyaan mengapa dirinya seolah sudah membagi jatah menteri untuk 16 kader partai politik, meskipun nama-nama kementeriannya belum selesai.
Menjawab ini Jokowi mengaku ingin memastikan lebih dulu seluruh pembantunya di kabinet berisi orang-orang profesional.
"Ini pembagiannya agar semua dari profesional, cuma yang nonparpol lebih banyak," ujar Jokowi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014