Indonesia Police Watch (IPW) berharap perwira tinggi polisi yang saat ini mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih untuk memimpin lembaga antirasuah tersebut.
"Agar pimpinan KPK bisa tegas dan tidak takut pada bawahan dan WP (Wadah Pegawai) KPK," kata Koordinator IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Menurut Neta, selama ini ketidaktegasan pimpinan KPK dan sikap takut mereka pada bawahan menjadi sumber kacaunya KPK.
"Ke depan hal ini harus segera diperbaiki," kata Neta yang berharap setidaknya dua dari pimpinan KPK diisi jenderal polisi.
Terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang belum dipenuhi sejumlah kandidat, menurut Neta, Pansel Capim KPK tidak perlu menggubris hal itu karena LHKPN bukanlah hal prinsip dalam sistem perekrutan capim KPK.
"Sebab mereka baru tahap seleksi, kecuali mereka sudah dinyatakan menjadi pimpinan KPK," kata Neta.
Neta mengatakan salah kaprah jika ada pihak yang mempermasalahkan LHKPN di tahap seleksi karena undang-undang juga tidak mewajibkan LHKPN itu diminta saat proses seleksi. Kalaupun ada capim yang menyerahkan LHKPN tentu tidak masalah.
"UU tidak menyebutkan adanya sanksi bagi pejabat negara yang tidak menyerahkan LHKPN. Lalu kenapa orang-orang ribut soal LHKPN dalam proses seleksi capim KPK? Aneh," kata Neta.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
"Agar pimpinan KPK bisa tegas dan tidak takut pada bawahan dan WP (Wadah Pegawai) KPK," kata Koordinator IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Menurut Neta, selama ini ketidaktegasan pimpinan KPK dan sikap takut mereka pada bawahan menjadi sumber kacaunya KPK.
"Ke depan hal ini harus segera diperbaiki," kata Neta yang berharap setidaknya dua dari pimpinan KPK diisi jenderal polisi.
Terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang belum dipenuhi sejumlah kandidat, menurut Neta, Pansel Capim KPK tidak perlu menggubris hal itu karena LHKPN bukanlah hal prinsip dalam sistem perekrutan capim KPK.
"Sebab mereka baru tahap seleksi, kecuali mereka sudah dinyatakan menjadi pimpinan KPK," kata Neta.
Neta mengatakan salah kaprah jika ada pihak yang mempermasalahkan LHKPN di tahap seleksi karena undang-undang juga tidak mewajibkan LHKPN itu diminta saat proses seleksi. Kalaupun ada capim yang menyerahkan LHKPN tentu tidak masalah.
"UU tidak menyebutkan adanya sanksi bagi pejabat negara yang tidak menyerahkan LHKPN. Lalu kenapa orang-orang ribut soal LHKPN dalam proses seleksi capim KPK? Aneh," kata Neta.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019