Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
(Polda Metro Jaya) mengerahkan sekitar 19.000 personel untuk mengamankan
rangkaian kegiatan pelantikan anggota DPR RI periode 2014-2019 pada
Rabu (1/10).
"Pasukan pengamanan sudah disiapkan dan pemetaan intelijen termasuk rencana kontingensi," kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Unggung Cahyono di Jakarta Kamis.
Unggung mengatakan Polda Metro Jaya juga siap mengawal kegiatan pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2014.
Menurut Unggung Polda Metro Jaya akan mendapatkan bantuan tim pengamanan dari unsur TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kita tetap antisipasi setiap potensi kerawanan gangguan keamanan," ujar mantan Kapolda Jawa Timur itu.
Unggung mempersilakan elemen masyarakat menyampaikan pendapatnya di muka umum secara tertib dan tidak mengganggu keamanan.
Unggung menegaskan polisi akan membantu dan melayani masyarakat menyampaikan aspirasinya saat pelantikan.
Namun polisi akan bertindak tegas terhadap pedemo yang bertindak anarkis dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat dengan menerapkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 perihal penanganan aksi demo anarkis.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Pasukan pengamanan sudah disiapkan dan pemetaan intelijen termasuk rencana kontingensi," kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Unggung Cahyono di Jakarta Kamis.
Unggung mengatakan Polda Metro Jaya juga siap mengawal kegiatan pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2014.
Menurut Unggung Polda Metro Jaya akan mendapatkan bantuan tim pengamanan dari unsur TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kita tetap antisipasi setiap potensi kerawanan gangguan keamanan," ujar mantan Kapolda Jawa Timur itu.
Unggung mempersilakan elemen masyarakat menyampaikan pendapatnya di muka umum secara tertib dan tidak mengganggu keamanan.
Unggung menegaskan polisi akan membantu dan melayani masyarakat menyampaikan aspirasinya saat pelantikan.
Namun polisi akan bertindak tegas terhadap pedemo yang bertindak anarkis dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat dengan menerapkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 perihal penanganan aksi demo anarkis.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014