Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan usulan jumlah pimpinan MPR RI sebanyak 10 orang sudah dibicarakan lintas partai karena saat ini yang dibutuhkan adalah penguatan parlemen salah satunya dengan kehadiran seluruh fraksi di kursi pimpinan MPR.
"Ini lebih penting bagi saya pribadi, kita ingin memiliki penguatan di parlemen salah satunya dengan kehadirian PAN di paket pimpinan MPR. Jadi, ini saudah dibicarakan menyeluruh, lintas partai," kata Eddy usai perayaan Milad Ke-21 PAN di Jakarta, Jumat.
Eddy memperkirakan akan ada perubahan dalam format kepemimpinan MPR. Dia pun berharap PAN menjadi bagian dari sistem paket pimpinan MPR.
Menurut Eddy, output yang terbaik memang semua pihak dirangkul karena MPR merupakan rumah besar bagi seluruh rakyat yang diwakili oleh partai-partai politik yang ada.
"Yang terbaik akan kami ikuti apakah wacana 10, tujuh plus satu nanti jadi delapan. Saya berharap yang terbaik untuk pimpinan MPR," ujarnya.
Namun, dia menilai usulan jumlah pimpinan MPR RI masih dalam proses yang berjalan dan masih ada waktu karena anggota DPR periode 2019 s.d. 2024 belum dilantik.
Menurut dia, pembicaraannya akan lebih intensif dan perinci dibahas setelah pelantikan anggota DPR periode 2019 s.d. 2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
"Ini lebih penting bagi saya pribadi, kita ingin memiliki penguatan di parlemen salah satunya dengan kehadirian PAN di paket pimpinan MPR. Jadi, ini saudah dibicarakan menyeluruh, lintas partai," kata Eddy usai perayaan Milad Ke-21 PAN di Jakarta, Jumat.
Eddy memperkirakan akan ada perubahan dalam format kepemimpinan MPR. Dia pun berharap PAN menjadi bagian dari sistem paket pimpinan MPR.
Menurut Eddy, output yang terbaik memang semua pihak dirangkul karena MPR merupakan rumah besar bagi seluruh rakyat yang diwakili oleh partai-partai politik yang ada.
"Yang terbaik akan kami ikuti apakah wacana 10, tujuh plus satu nanti jadi delapan. Saya berharap yang terbaik untuk pimpinan MPR," ujarnya.
Namun, dia menilai usulan jumlah pimpinan MPR RI masih dalam proses yang berjalan dan masih ada waktu karena anggota DPR periode 2019 s.d. 2024 belum dilantik.
Menurut dia, pembicaraannya akan lebih intensif dan perinci dibahas setelah pelantikan anggota DPR periode 2019 s.d. 2024.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019