Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sejumlah warga di Gorontalo berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa mengatasi krisis energi listrik yang masih terjadi di Indonesia bagian Timur.
"Dari pengamatan saya, wilayah yang sering mengalami pemadaman adalah daerah-daerah di Sulawesi dan Maluku. Bahkan di Gorontalo persoalan listrik ini tak kunjung teratasi dalam lima tahun terakhir," kata salah seorang warga Kota Gorontalo, Syafrudin (60), Kamis.
Menurutnya, Jokowi harus memilih menteri di bidang ESDM yang mampu merealisasikan pembangunan pembangkit-pembangkit listrik baru, serta menegur kepala daerah yang tidak serius dalam hal itu.
"Sebenarnya intinya ada di kepala daerah, tapi jika gubernur atau bupati tidak serius mengatasi krisis listrik maka presiden bisa membuat kebijakan baru yang mau tak mau harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Lebih jauh ia mencontohkan di wilayah Gorontalo yang kini masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel untuk melayani kebutuhan listrik ratusan ribu pelanggan.
Sementara pembangkit listrik baru seperti PLTU dan PLT mikro hydro berjalan tersendat-sendat karena ketidakseriusan pemerintah membantu investor.
Hal yang sama juga dikeluhkan warga lainnya, Mustafa Azir (34) yang menilai upaya peningkatan pelayanan pemerintah di bidang kelistrikan hanya isapan jempol.
"Jokowi dan gubernur harus tahu bahwa kami rakyat kecil di Gorontalo butuh listrik dan air. Kami ingin kebutuhan dasar kami terpenuhi dulu, baru membangun infrstruktur lainnya," tukasnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo Alim Niode menilai pelayanan di bidang energi yang diberikan oleh pemerintah daerah belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
"Kita sering mengalami dan mendengar adanya listrik politik seperti listrik gratis menjelang kampanye atau agenda lainnya, namun tidak disertai dengan politik listrik dimana pemerintah berupaya keras dengan berbagai cara memperjuangkan kemandirian listrik di Gorontalo," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Dari pengamatan saya, wilayah yang sering mengalami pemadaman adalah daerah-daerah di Sulawesi dan Maluku. Bahkan di Gorontalo persoalan listrik ini tak kunjung teratasi dalam lima tahun terakhir," kata salah seorang warga Kota Gorontalo, Syafrudin (60), Kamis.
Menurutnya, Jokowi harus memilih menteri di bidang ESDM yang mampu merealisasikan pembangunan pembangkit-pembangkit listrik baru, serta menegur kepala daerah yang tidak serius dalam hal itu.
"Sebenarnya intinya ada di kepala daerah, tapi jika gubernur atau bupati tidak serius mengatasi krisis listrik maka presiden bisa membuat kebijakan baru yang mau tak mau harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Lebih jauh ia mencontohkan di wilayah Gorontalo yang kini masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel untuk melayani kebutuhan listrik ratusan ribu pelanggan.
Sementara pembangkit listrik baru seperti PLTU dan PLT mikro hydro berjalan tersendat-sendat karena ketidakseriusan pemerintah membantu investor.
Hal yang sama juga dikeluhkan warga lainnya, Mustafa Azir (34) yang menilai upaya peningkatan pelayanan pemerintah di bidang kelistrikan hanya isapan jempol.
"Jokowi dan gubernur harus tahu bahwa kami rakyat kecil di Gorontalo butuh listrik dan air. Kami ingin kebutuhan dasar kami terpenuhi dulu, baru membangun infrstruktur lainnya," tukasnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo Alim Niode menilai pelayanan di bidang energi yang diberikan oleh pemerintah daerah belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
"Kita sering mengalami dan mendengar adanya listrik politik seperti listrik gratis menjelang kampanye atau agenda lainnya, namun tidak disertai dengan politik listrik dimana pemerintah berupaya keras dengan berbagai cara memperjuangkan kemandirian listrik di Gorontalo," jelasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014