Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Djafar Ismail, Jumat, sangat meyakini daerah di wilayah pesisir utara Provinsi Gorontalo itu, tetap kondusif jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, hasil Pemilu 2019.
"Beberapa gejolak sempat mewarnai daerah ini, seperti unjuk rasa di wilayah perbatasan bagian barat, yaitu di Kecamatan Tolinggula, terkait persoalan tapal batas dengan Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, namun saya yakin warga tetap mampu menjaga persatuan dan tidak melakukan kegiatan anarkis jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI," ujar anggota DPRD Kabupaten selama empat periode itu.
Djafar mengatakan, dalam proses demokrasi yang berlangsung selama ini, termasuk di Provinsi Gorontalo pada umumnya dan Gorontalo Utara pada khususnya, mencerminkan keinginan masyarakat yang ingin daerahnya tetap aman dan kondusif.
Maka tugas pemerintah ke depan, khususnya pemerintah daerah kata dia, adalah fokus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor.
Termasuk memprioritaskan program-program yang berdampak atau dinikmati langsung masyarakat.
"Untuk itu, DPRD akan memaksimalkan fungsi pengawasannya," ungkap politikus PDI Perjuangan ini.
Ketua DPRD periode 2019-2024 ini pun meminta, agar masyarakat saling menjaga lingkungannya dari beragam potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, pada Minggu, 20 Oktober 2019, masyarakat dapat menyaksikannya di tayangan berbagai televisi nasional, serta tidak perlu menggelar euforia atau perayaan yang berlebihan.
"Kalau perlu, kita lakukan doa bersama untuk kelancaran pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
"Beberapa gejolak sempat mewarnai daerah ini, seperti unjuk rasa di wilayah perbatasan bagian barat, yaitu di Kecamatan Tolinggula, terkait persoalan tapal batas dengan Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, namun saya yakin warga tetap mampu menjaga persatuan dan tidak melakukan kegiatan anarkis jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI," ujar anggota DPRD Kabupaten selama empat periode itu.
Djafar mengatakan, dalam proses demokrasi yang berlangsung selama ini, termasuk di Provinsi Gorontalo pada umumnya dan Gorontalo Utara pada khususnya, mencerminkan keinginan masyarakat yang ingin daerahnya tetap aman dan kondusif.
Maka tugas pemerintah ke depan, khususnya pemerintah daerah kata dia, adalah fokus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor.
Termasuk memprioritaskan program-program yang berdampak atau dinikmati langsung masyarakat.
"Untuk itu, DPRD akan memaksimalkan fungsi pengawasannya," ungkap politikus PDI Perjuangan ini.
Ketua DPRD periode 2019-2024 ini pun meminta, agar masyarakat saling menjaga lingkungannya dari beragam potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, pada Minggu, 20 Oktober 2019, masyarakat dapat menyaksikannya di tayangan berbagai televisi nasional, serta tidak perlu menggelar euforia atau perayaan yang berlebihan.
"Kalau perlu, kita lakukan doa bersama untuk kelancaran pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI," ungkapnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019