Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menata hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga satu persepsi dalam menyukseskan program cipta lapangan kerja.
"Saya minta Mendagri untuk menata tata hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengantarnya ketika Rapat Terbatas dengan topik Program Cipta Lapangan Kerja di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Ia mengatakan perlu ada hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.
Selain itu, juga kata dia harus dilihat betul supaya semuanya satu garis beriringan dalam cipta lapangan kerja.
"Antara gubernur, bupati, wali kota sampai DPRD harus semuanya paham dan satu garis tentang urgensi-nya cipta lapangan kerja," ujarnya menegaskan.
Oleh sebab itu reformasi yang dilakukan di tingkat pusat harus bergulir ke seluruh provinsi, kabupaten, kota, baik dari sisi regulasi mau pun kewenangan daerah.
Presiden juga menilai pentingnya reformasi dalam sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah.
Selama ini, menurut dia, belum ada keseragaman dalam sisi regulasi mau pun sistem pelayanan birokrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu hadir seluruh jajaran menteri/pejabat setingkat menteri dari kementerian/lembaga.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
"Saya minta Mendagri untuk menata tata hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengantarnya ketika Rapat Terbatas dengan topik Program Cipta Lapangan Kerja di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Ia mengatakan perlu ada hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.
Selain itu, juga kata dia harus dilihat betul supaya semuanya satu garis beriringan dalam cipta lapangan kerja.
"Antara gubernur, bupati, wali kota sampai DPRD harus semuanya paham dan satu garis tentang urgensi-nya cipta lapangan kerja," ujarnya menegaskan.
Oleh sebab itu reformasi yang dilakukan di tingkat pusat harus bergulir ke seluruh provinsi, kabupaten, kota, baik dari sisi regulasi mau pun kewenangan daerah.
Presiden juga menilai pentingnya reformasi dalam sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah.
Selama ini, menurut dia, belum ada keseragaman dalam sisi regulasi mau pun sistem pelayanan birokrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu hadir seluruh jajaran menteri/pejabat setingkat menteri dari kementerian/lembaga.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019