Komisi Pemilihan Umum akan menyiapkan dokumen penjelasan seluruh kronologi dari perkara pergantian antar waktu yang menyeret salah satu komisionernya ke dalam korupsi.
"Saya juga minta dibuatkan kronologisnya. Sebetulnya rangkaian yang kita keluarkan untuk perkara terkait itu apa saja. Mulai dari penetapan hasil pemilunya," kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Jumat.
Kemudian, dokumen itu, lanjut dia, menjelaskan tentang penetapan calon yang terpilih, dan adanya pengajuan keberatan atau uji materi.
"Sampai dengan berapa kali surat masuk (permohonan pergantian antar waktu) ke kita, berapa kali kita jawab. Sampai dengan yang terakhir kita kirimkan tanggal 7 kemarin, jadi itu juga sedang disiapkan," katanya.
Menurut Arief kalau dokumen itu sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan tertentu maka bisa langsung dipergunakan karena sudah tersedia.
Selain menyiapkan dokumen kronologi kasus tersebut, KPU juga sedang menyiapkan laporan untuk diserahkan ke Presiden, DPR dan DKPP.
Pada Rabu 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum RI yaitu Wahyu Setiawan.
Wahyu diketahui meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI pengganti antar waktu.
KPK total telah mengumumkan empat tersangka terkait kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 itu.
Sebagai penerima, yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020