Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, Selasa, meminta agar tes Narkoba di pemerintahan daerah ini diintensifkan, mengingat aparatur diwajibkannya bersih dari penggunaan barang haram tersebut.
"Meski tes urine yang dijalani 120 pejabat pemerintahan daerah ini hasilnya negatif dari penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang, namun saya meminta pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) tetap berkoordinasi dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Gorontalo, untuk mengintensifkan tes narkoba di kalangan aparatur," ujar bupati di Kwandang.
Menurut ia, tes narkoba harus dilakukan secara berkala dan dadakan atau tanpa pemberitahuan, agar hasilnya benar-benar murni.
Kegiatan tersebut, adalah salah satu gerakan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari penggunaan narkoba mengingat aparatur pemerintahan daerah harus menjadi teladan bagi masyarakatnya.
"Saya tidak ingin ada aparatur pengguna narkoba apalagi menjadi pengedar di kalangan birokrasi, sehingga deteksi dini harus diintensifkan," kata bupati.
Ia mengaku, sanksi pemecatan langsung diberikan kepada aparatur pengguna narkoba selain menyerahkannya ke pihak berwajib, mengingat perbuatannya tidak hanya melanggar hukum namun akan mencoreng citra pemerintah daerah di mata publik.
"Alhamdulillah saya sangat bersyukur, hasil tes urine yang dilaksanakan Senin (15/12) tidak menunjukkan satupun aparatur pengguna narkoba," ungkapnya.
Ia berharap, kondisi tersebut terus berlangsung agar optimalisasi kinerja aparatur terus berkualitas, mengingat kondisi aparaturnya sehat dan berstamina prima.
Sementara itu, Kepala BNK Gorontalo Utara, Asri Ode Muisi mengatakan, pihaknya telah melakukan tes urine kepada 120 pejabat baik eselon II, III dan IV dengan mendatangi langsung kantornya masing-masing.
Program ini diinisiasi pihaknya, bekerja sama dengan BNN Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan secara berkala dan tanpa surat edaran pemberitahuan.
"Belum seluruh aparatur menjalani pemeriksaan ini, sehingga penjadwalan ulang tanpa pemberitahuan masih akan dilakukan," ujar Asri.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Meski tes urine yang dijalani 120 pejabat pemerintahan daerah ini hasilnya negatif dari penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang, namun saya meminta pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) tetap berkoordinasi dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Gorontalo, untuk mengintensifkan tes narkoba di kalangan aparatur," ujar bupati di Kwandang.
Menurut ia, tes narkoba harus dilakukan secara berkala dan dadakan atau tanpa pemberitahuan, agar hasilnya benar-benar murni.
Kegiatan tersebut, adalah salah satu gerakan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari penggunaan narkoba mengingat aparatur pemerintahan daerah harus menjadi teladan bagi masyarakatnya.
"Saya tidak ingin ada aparatur pengguna narkoba apalagi menjadi pengedar di kalangan birokrasi, sehingga deteksi dini harus diintensifkan," kata bupati.
Ia mengaku, sanksi pemecatan langsung diberikan kepada aparatur pengguna narkoba selain menyerahkannya ke pihak berwajib, mengingat perbuatannya tidak hanya melanggar hukum namun akan mencoreng citra pemerintah daerah di mata publik.
"Alhamdulillah saya sangat bersyukur, hasil tes urine yang dilaksanakan Senin (15/12) tidak menunjukkan satupun aparatur pengguna narkoba," ungkapnya.
Ia berharap, kondisi tersebut terus berlangsung agar optimalisasi kinerja aparatur terus berkualitas, mengingat kondisi aparaturnya sehat dan berstamina prima.
Sementara itu, Kepala BNK Gorontalo Utara, Asri Ode Muisi mengatakan, pihaknya telah melakukan tes urine kepada 120 pejabat baik eselon II, III dan IV dengan mendatangi langsung kantornya masing-masing.
Program ini diinisiasi pihaknya, bekerja sama dengan BNN Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan secara berkala dan tanpa surat edaran pemberitahuan.
"Belum seluruh aparatur menjalani pemeriksaan ini, sehingga penjadwalan ulang tanpa pemberitahuan masih akan dilakukan," ujar Asri.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014