Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) penanggulangan kemiskinan daerah.
Wakil bupati (Wabup) Gorontalo Utara, Roni Imran di Gorontalo, Kamis, mengungkapkan hal itu pada rapat terbatas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dengan seluruh instansi terkait, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat.
Menurut ia, belajar dari Kabupaten Sragen pada studi banding yang dilakukannya tahun 2014 lalu, bersama Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTSP dan PM), dimana daerah tersebut memiliki UPT yang khusus mengolah data kemiskinan.
Keberadaan UPT ini penting, agar tidak terjadi kesimpang siuran data kemiskinan, sebab sangat berpengaruh pada program pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Validasi data kependudukan dan kemiskinan kata Wabup, sebaiknya terpusat dan menjadi acuan bersama, khususnya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemberi bantuan.
Ia mencontohkan, perbedaan data yang dimiliki Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP dan KB) sebagai acuan penyaluran program santunan dana duka oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah.
Akurasi data yang tidak valid menyebabkan santunan yang disalurkan melalui asuransi tersebut, masih memasukkan data keluarga mampu padahal santunan ini dikhususkan untuk keluarga miskin.
Olehnya, jika kita memiliki data terpusat yang dikelola oleh satu UPT tersendiri, maka kesimpang siuran data kemiskinan dipastikan tidak terjadi.
Saat ini Gorontalo Utara sesuai data yang diterima dari Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2014, merupakan kabupaten yang berada diurutan kelima dengan persentase kemiskinan mencapai 19 persen, atau melebihi 2,16 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Padahal kita sendiri kata Wabup, telah menargetkan angka kemiskinan tahun 2015 ini akan turun minimal 1 persen yaitu 15 persen dari persentase kemiskinan mencapai 16 persen di tahun sebelumnya.
Untuk itu, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah diantaranya, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan diharapkan memperkuat koordinasi, khususnya realisasi program dan kegiatan agar implementasinya tidak tumpang tindih dan mampu mencapai target pengurangan angka kemiskinan daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Wakil bupati (Wabup) Gorontalo Utara, Roni Imran di Gorontalo, Kamis, mengungkapkan hal itu pada rapat terbatas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dengan seluruh instansi terkait, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat.
Menurut ia, belajar dari Kabupaten Sragen pada studi banding yang dilakukannya tahun 2014 lalu, bersama Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTSP dan PM), dimana daerah tersebut memiliki UPT yang khusus mengolah data kemiskinan.
Keberadaan UPT ini penting, agar tidak terjadi kesimpang siuran data kemiskinan, sebab sangat berpengaruh pada program pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Validasi data kependudukan dan kemiskinan kata Wabup, sebaiknya terpusat dan menjadi acuan bersama, khususnya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemberi bantuan.
Ia mencontohkan, perbedaan data yang dimiliki Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP dan KB) sebagai acuan penyaluran program santunan dana duka oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah.
Akurasi data yang tidak valid menyebabkan santunan yang disalurkan melalui asuransi tersebut, masih memasukkan data keluarga mampu padahal santunan ini dikhususkan untuk keluarga miskin.
Olehnya, jika kita memiliki data terpusat yang dikelola oleh satu UPT tersendiri, maka kesimpang siuran data kemiskinan dipastikan tidak terjadi.
Saat ini Gorontalo Utara sesuai data yang diterima dari Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2014, merupakan kabupaten yang berada diurutan kelima dengan persentase kemiskinan mencapai 19 persen, atau melebihi 2,16 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Padahal kita sendiri kata Wabup, telah menargetkan angka kemiskinan tahun 2015 ini akan turun minimal 1 persen yaitu 15 persen dari persentase kemiskinan mencapai 16 persen di tahun sebelumnya.
Untuk itu, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah diantaranya, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan diharapkan memperkuat koordinasi, khususnya realisasi program dan kegiatan agar implementasinya tidak tumpang tindih dan mampu mencapai target pengurangan angka kemiskinan daerah.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015