Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menilai omnibus law mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Rancangan Undang-Undang Omnibus Law akan memberikan berbagai kemudahan berusaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi," kata pengurus HMI Cabang Kabupaten Majene Agussalim di Majene, Minggu.
Karena tujuan tersebut, dia berharap pemerintah mempercepat penyelesaian RUU tersebut.
"Omnibus law akan mengatur sistem pajak dan penciptaan lapangan kerja. Semoga RUU ini cepat selesai," katanya.
Menurut dia, di Indonesia saat ini memiliki banyak sekali regulasi yang berantai dan menjadi menghambat pertumbuhan ekonomi.
"Harus melakukan terobosan, pemerintahan Joko Widodo mesti memiliki keberanian dalam mempercepat omnibus law," katanya menegaskan.
Ia menilai omnibus law adalah satu paket UU yang melingkupi sejumlah UU yang selama ini sering tumpang-tindih.
UU investasi yang mestinya sanggup menggenjot masuknya modal ke Indonesia, misalnya, terhambat karena UU Pemerintahan Daerah, UU Amdal, UU Ketenagakerjaan, dan sebagainya.
Ia menyebut ada 11 klaster omnibus law tengah digodok pemerintah, yakni penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, masalah ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Rancangan Undang-Undang Omnibus Law akan memberikan berbagai kemudahan berusaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi," kata pengurus HMI Cabang Kabupaten Majene Agussalim di Majene, Minggu.
Karena tujuan tersebut, dia berharap pemerintah mempercepat penyelesaian RUU tersebut.
"Omnibus law akan mengatur sistem pajak dan penciptaan lapangan kerja. Semoga RUU ini cepat selesai," katanya.
Menurut dia, di Indonesia saat ini memiliki banyak sekali regulasi yang berantai dan menjadi menghambat pertumbuhan ekonomi.
"Harus melakukan terobosan, pemerintahan Joko Widodo mesti memiliki keberanian dalam mempercepat omnibus law," katanya menegaskan.
Ia menilai omnibus law adalah satu paket UU yang melingkupi sejumlah UU yang selama ini sering tumpang-tindih.
UU investasi yang mestinya sanggup menggenjot masuknya modal ke Indonesia, misalnya, terhambat karena UU Pemerintahan Daerah, UU Amdal, UU Ketenagakerjaan, dan sebagainya.
Ia menyebut ada 11 klaster omnibus law tengah digodok pemerintah, yakni penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, masalah ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020