Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo meminta pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk membatasi kegiatan dalam bentuk pertemuan.

"Sebaiknya pemkab mulai membatasi kegiatan pertemuan yang sifatnya tidak mendesak dan bisa dijadwalkan ulang," ujar Wakil Ketua II DPRD Gorontalo Utara Hamzah Sidik, di Gorontalo, Minggu, menyikapi upaya percepatan pengendalian COVID-19 khususnya di daerah itu.

Terkait akan digelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Gorontalo, di kabupaten tersebut pada awal April 2020, Hamzah berharap, agar kegiatan seremonial yang melibatkan para pelajar dan aparatur sipil negara (ASN) tidak dilaksanakan.

"Silakan MTQ tetap digelar, namun sebaiknya tidak menghadirkan para pelajar dan ASN, mengingat kita tidak dapat mendeteksi orang-orang yang membawa virus atau pun tidak," ujar politikus Golkar tersebut.

DPRD pun menyarankan agar pemkab dalam pelaksanaan MTQ untuk senantiasa menjaga kebersihan lokasi penyelenggaraan.

Pemkab wajib memastikan seluruh lokasi maupun panggung utama dan stan-stan untuk para utusan kabupaten dan kota, agar disterilisasi melalui penyemprotan disinfektan.

Upaya ini perlu dilakukan setiap saat, makanya pemkab perlu membentuk tim khusus untuk aksi tersebut.

Pemkab pun perlu menyiapkan masker dan hand sanitizer untuk seluruh peserta, termasuk menyiapkan alat pengukur suhu tubuh.

"Setiap orang atau peserta MTQ yang berada di lokasi penyelenggaraan, perlu diwajibkan melakukan pengecekan suhu tubuh dan menerapkan jaga jarak, tidak saling bersentuhan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di daerah ini," ujar Hamzah.

Pewarta: Susanti Sako

Editor : Hence Paat


COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020