Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - DPRD Kota Gorontalo mengingatkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) setempat, untuk merekrut tenaga kontrak di lingkungan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan.
Sebelumnya, Pemkot Gorontalo dalam waktu dekat akan melakukan perampingan tenaga honorer menjadi tenaga kontrak, sesuai dengan kondisi di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta instansi di lingkungan pemerintahan lainnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo Erman Lajengke, Rabu, mengatakan pihaknya tidak akan campur tangan dalam kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo untuk melakukan mutasi pejabat maupun seleksi tenaga kontrak, tetapi hanya melakukan pengawasan sebagaimana tugas dari legislator.
Menurut dia, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah daerah yang dianggap sesuai dengan ketentuan dan tidak menyalahi prosedur, maka DPRD tentunya harus mendukung, termasuk untuk mutasi dan perampingan tenaga honorer.
Erman mengatakan, yang menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah Kota Gorontalo melakukan perampingan yakni, jumlah tenaga honorer sekarang ini begitu banyak, tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada di lingkungan pemerintahan, sehingga penggajiannya sangat besar setiap tahun.
"Dana yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membayar gaji tenaga honorer, setiap tahun cukup besar jika dibandingkan tenaga pekerjaan yang dilakukan," kata Erman.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gorontalo, jumlah tenaga honorer sekarang sekitar 1.500 orang dengan gaji setiap bulan rata-rata Rp525,000.
Mulyadi Mansur salah seorang warga Kota Gorontalo mengatakan, adanya rencana pemerintah daerah untuk melakukan perampingan Tenaga honor sangat tepat, karena jumlahnya sekarang ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan ataupun pekerjaan yang ada.
Dia menjelaskan, saat ini rata-rata tenaga honor yang ada di setiap kelurahan sekitar 10 orang, sementara pekerjaan yang dilakukan sangat sedikit, sehingga ada yang tiap hari hanya datang dan tidak melakukan aktivitas perkantoran.
"Kami sangat mendukung adanya rencana Pemerintah Kota Gorontalo untuk melaksanakan perampingan tenaga honor," kata Mulyadi seraya menambahkan bahwa sesuai informasi hanya sekitar 750 orang yang akan di kontrak kembali, namun melalui seleksi.
Dia menambahkan, jumlah tenaga honorer yang begitu banyak sekarang ini, tidak lepas dari pemerintahan periode lalu, yang ingin mendapat dukungan sehingga mengeluarkan kebijakan rekrutmen tenaga honor, tanpa memikirkan keuangan daerah dan kebutuhan setiap instansi dilingkungan pemerintahan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Sebelumnya, Pemkot Gorontalo dalam waktu dekat akan melakukan perampingan tenaga honorer menjadi tenaga kontrak, sesuai dengan kondisi di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta instansi di lingkungan pemerintahan lainnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo Erman Lajengke, Rabu, mengatakan pihaknya tidak akan campur tangan dalam kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo untuk melakukan mutasi pejabat maupun seleksi tenaga kontrak, tetapi hanya melakukan pengawasan sebagaimana tugas dari legislator.
Menurut dia, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah daerah yang dianggap sesuai dengan ketentuan dan tidak menyalahi prosedur, maka DPRD tentunya harus mendukung, termasuk untuk mutasi dan perampingan tenaga honorer.
Erman mengatakan, yang menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah Kota Gorontalo melakukan perampingan yakni, jumlah tenaga honorer sekarang ini begitu banyak, tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada di lingkungan pemerintahan, sehingga penggajiannya sangat besar setiap tahun.
"Dana yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membayar gaji tenaga honorer, setiap tahun cukup besar jika dibandingkan tenaga pekerjaan yang dilakukan," kata Erman.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gorontalo, jumlah tenaga honorer sekarang sekitar 1.500 orang dengan gaji setiap bulan rata-rata Rp525,000.
Mulyadi Mansur salah seorang warga Kota Gorontalo mengatakan, adanya rencana pemerintah daerah untuk melakukan perampingan Tenaga honor sangat tepat, karena jumlahnya sekarang ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan ataupun pekerjaan yang ada.
Dia menjelaskan, saat ini rata-rata tenaga honor yang ada di setiap kelurahan sekitar 10 orang, sementara pekerjaan yang dilakukan sangat sedikit, sehingga ada yang tiap hari hanya datang dan tidak melakukan aktivitas perkantoran.
"Kami sangat mendukung adanya rencana Pemerintah Kota Gorontalo untuk melaksanakan perampingan tenaga honor," kata Mulyadi seraya menambahkan bahwa sesuai informasi hanya sekitar 750 orang yang akan di kontrak kembali, namun melalui seleksi.
Dia menambahkan, jumlah tenaga honorer yang begitu banyak sekarang ini, tidak lepas dari pemerintahan periode lalu, yang ingin mendapat dukungan sehingga mengeluarkan kebijakan rekrutmen tenaga honor, tanpa memikirkan keuangan daerah dan kebutuhan setiap instansi dilingkungan pemerintahan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015