Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Warga Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mengaku setuju jika pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dihapus dan diganti dengan sistem evaluasi pendidikan internal sekolah.
Hal itu diungkapkan warga Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Aljum Konawe, Sabtu, terkait wacana penghapusan UN.
Pria yang pernah menjadi praktisi pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) ini mengatakan, banyak fakta yang terjadi selama pelaksanaan UN, yang sangat tidak rasional.
"Lembar jawaban lebih banyak diisi para guru, padahal tujuan UN sendiri adalah untuk mengevaluasi tingkat penguasaan siswa terhadap materi ajar yang diperoleh selama menempuh pendidikannya," ujar Aljum.
"Jika implementasi UN tidak mampu mewujudkannya maka sistem evaluasi tersebut lebih baik ditiadakan saja," tambahnya.
Evaluasi di tingkat internal dinilainya lebih baik, sehingga sekolah akan menjadi penentu bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikannya.
Tentunya kata ia, harus melalui pengawasan dari tim eksternal sekolah maupun instansi teknis penanggungjawab.
Selain itu, evaluasi pendidikan internal, akan memudahkan pihak sekolah dalam melakukan pemetaan bagi siswanya secara objektif, berdasarkan tingkat penguasaannya.
"Tidak bisa dipungkiri, banyaknya keluhan siswa terhadap soal-soal UN yang sangat berbeda dari materi kegiatan belajar mengajar maupun pengayaan yang diperoleh di sekolah sehingga UN agar ditiadakan, memperhatikan permasalahan tersebut," ujar Aljum.
Hal yang sama diungkapkan Fiti Rahim, warga Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang yang mengaku sangat setuju jika pelaksanaan UN dihapus.
"Inti pelaksanaan UN harus dititikberatkan pada nilai-nilai kejujuran yang akan membentuk karakter generasi muda berkualitas, namun implementasinya sulit diwujudkan," ujar Fiti.
Pasalnya dari tahun ke tahun, fenomena UN diwarnai oleh aksi contek, bahkan intervensi guru yang ikut menjawab soal.
"Nilai kejujuran tidak tercapai, bahkan pelaksanaannya menjadi momok menakutkan bagi guru jika persentase kelulusan sedikit," kata Fiti.
Ia berharap UN tak lagi digelar, namun digantikan dengan ujian sekolah yang mengacu pada kurikulum ajar, agar penilaiannya tidak sekedar pada penguasaan ilmu pengetahuan umum namun etika dan keterampilan siswa.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Hal itu diungkapkan warga Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Aljum Konawe, Sabtu, terkait wacana penghapusan UN.
Pria yang pernah menjadi praktisi pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) ini mengatakan, banyak fakta yang terjadi selama pelaksanaan UN, yang sangat tidak rasional.
"Lembar jawaban lebih banyak diisi para guru, padahal tujuan UN sendiri adalah untuk mengevaluasi tingkat penguasaan siswa terhadap materi ajar yang diperoleh selama menempuh pendidikannya," ujar Aljum.
"Jika implementasi UN tidak mampu mewujudkannya maka sistem evaluasi tersebut lebih baik ditiadakan saja," tambahnya.
Evaluasi di tingkat internal dinilainya lebih baik, sehingga sekolah akan menjadi penentu bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikannya.
Tentunya kata ia, harus melalui pengawasan dari tim eksternal sekolah maupun instansi teknis penanggungjawab.
Selain itu, evaluasi pendidikan internal, akan memudahkan pihak sekolah dalam melakukan pemetaan bagi siswanya secara objektif, berdasarkan tingkat penguasaannya.
"Tidak bisa dipungkiri, banyaknya keluhan siswa terhadap soal-soal UN yang sangat berbeda dari materi kegiatan belajar mengajar maupun pengayaan yang diperoleh di sekolah sehingga UN agar ditiadakan, memperhatikan permasalahan tersebut," ujar Aljum.
Hal yang sama diungkapkan Fiti Rahim, warga Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang yang mengaku sangat setuju jika pelaksanaan UN dihapus.
"Inti pelaksanaan UN harus dititikberatkan pada nilai-nilai kejujuran yang akan membentuk karakter generasi muda berkualitas, namun implementasinya sulit diwujudkan," ujar Fiti.
Pasalnya dari tahun ke tahun, fenomena UN diwarnai oleh aksi contek, bahkan intervensi guru yang ikut menjawab soal.
"Nilai kejujuran tidak tercapai, bahkan pelaksanaannya menjadi momok menakutkan bagi guru jika persentase kelulusan sedikit," kata Fiti.
Ia berharap UN tak lagi digelar, namun digantikan dengan ujian sekolah yang mengacu pada kurikulum ajar, agar penilaiannya tidak sekedar pada penguasaan ilmu pengetahuan umum namun etika dan keterampilan siswa.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015