Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menyiapkan penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di daerah itu.
Bupati Bone Bolango Hamim Pou di Gorontalo, Jumat, mengatakan jika ia telah melakukan rapat daring bersama seluruh kepala desa membahas hal tersebut.
"Saya ingin semua elemen kompak dalam hal ini, data kembali warga yang terdampak langsung COVID-19," ujarnya.
Ia mengaku jika telah ada rapat pembahasan para menteri tentang Jaring Pengaman Sosial dengan menggunakan dana desa.
"Kita mengalokasikan Dana Desa itu antara 15-25 persen jika dana desanya di atas Rp1 miliar, 15-20 persen di bawah Rp1 miliar, kemudian yang di atas Rp1 miliar bisa mengalokasikan 25 persen untuk jaring pengaman sosial," jelasnya.
Hamim mengungkapkan, pemberian bantuan bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat di desa masing-masing, dengan prioritas mereka yang tidak terdaftar di Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan pangan non tunai yang selama ini sudah didaftarkan dan dibantu melalui APBN itu harus diinvestasikan kembali.
"Kami sudah menghitung semua di sini akan ada miliaran rupiah untuk kesehatan dan untuk bantuan sembako yang bersumber dari dana desa tersebut, ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini," tegas Hamim.
Bupati menambahkan jika ada hal hal yang kurang jelas, maka tetap berkoordinasi dengan Dinas Pemerintahan desa, Dinas Keuangan, dan juga Inspektorat untuk penggunaan pemanfaatan dana desa tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
Bupati Bone Bolango Hamim Pou di Gorontalo, Jumat, mengatakan jika ia telah melakukan rapat daring bersama seluruh kepala desa membahas hal tersebut.
"Saya ingin semua elemen kompak dalam hal ini, data kembali warga yang terdampak langsung COVID-19," ujarnya.
Ia mengaku jika telah ada rapat pembahasan para menteri tentang Jaring Pengaman Sosial dengan menggunakan dana desa.
"Kita mengalokasikan Dana Desa itu antara 15-25 persen jika dana desanya di atas Rp1 miliar, 15-20 persen di bawah Rp1 miliar, kemudian yang di atas Rp1 miliar bisa mengalokasikan 25 persen untuk jaring pengaman sosial," jelasnya.
Hamim mengungkapkan, pemberian bantuan bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat di desa masing-masing, dengan prioritas mereka yang tidak terdaftar di Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan pangan non tunai yang selama ini sudah didaftarkan dan dibantu melalui APBN itu harus diinvestasikan kembali.
"Kami sudah menghitung semua di sini akan ada miliaran rupiah untuk kesehatan dan untuk bantuan sembako yang bersumber dari dana desa tersebut, ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini," tegas Hamim.
Bupati menambahkan jika ada hal hal yang kurang jelas, maka tetap berkoordinasi dengan Dinas Pemerintahan desa, Dinas Keuangan, dan juga Inspektorat untuk penggunaan pemanfaatan dana desa tersebut.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020