Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan sejumlah program bantuan untuk membantu warga masyarakat yang terdampak COVID-19 di daerah itu.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Gorontalo, Rabu, mengungkapkan jenis bantuan yang pertama adalah bantuan pangan bersubsidi yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan bersubdisi itu sebelumnya dijual dengan harga Rp55 ribu yang terdiri dari beras, minyak goreng, ikan, gula pasir dan rempah-rempah.
Namun, selama pandemi COVID-19, bantuan bersubsidi tersebut digratiskan kepada KPM sasaran.
"Bantuan yang kami serahkan pada bakti sosial NKRI Peduli adalah jenis bantuan pangan bersubsidi. Kerja sama dari Dinas Sosial, Dinas Kumperindag, dan Baznas Provinsi Gorontalo. Hasil zakat 2,5 persen dari gaji Aparatur Sipil Negara Pemprov Gorontalo setiap bulannya mencapai Rp750 juta. Dana itu yang saya kembalikan kepada rakyat dalam bentuk bantuan pangan pokok," urainya di Gorontalo.
Jenis bantuan kedua adalah Program Bantuan Langsung Pangan Daerah (BLPD) yang menyasar 53.000 KPM, serta bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
Pendanaan BLPD 60 persennya ditanggung oleh Pemprov Gorontalo dan sisanya 40 persen menjadi tanggungan pemerintah kabupaten dan kota.
Pendataan dan penyaluran BLPD diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
Selain bantuan pangan bersubsidi dan BLPD, Pemerintah Pusat juga mengalokasikan sejumlah bantuan sosial untuk warga yang terdampak COVID-19 di Gorontalo.
Bantuan tersebut di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial RI bagi 60.000 warga, serta Bantuan Subsidi Pangan (BSP) untuk 78.000 warga.
BLT diberikan tunai sebesar Rp600 ribu per bulan, sementara BSP diberikan tunai Rp200 ribu per bulan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Gorontalo, Rabu, mengungkapkan jenis bantuan yang pertama adalah bantuan pangan bersubsidi yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan bersubdisi itu sebelumnya dijual dengan harga Rp55 ribu yang terdiri dari beras, minyak goreng, ikan, gula pasir dan rempah-rempah.
Namun, selama pandemi COVID-19, bantuan bersubsidi tersebut digratiskan kepada KPM sasaran.
"Bantuan yang kami serahkan pada bakti sosial NKRI Peduli adalah jenis bantuan pangan bersubsidi. Kerja sama dari Dinas Sosial, Dinas Kumperindag, dan Baznas Provinsi Gorontalo. Hasil zakat 2,5 persen dari gaji Aparatur Sipil Negara Pemprov Gorontalo setiap bulannya mencapai Rp750 juta. Dana itu yang saya kembalikan kepada rakyat dalam bentuk bantuan pangan pokok," urainya di Gorontalo.
Jenis bantuan kedua adalah Program Bantuan Langsung Pangan Daerah (BLPD) yang menyasar 53.000 KPM, serta bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
Pendanaan BLPD 60 persennya ditanggung oleh Pemprov Gorontalo dan sisanya 40 persen menjadi tanggungan pemerintah kabupaten dan kota.
Pendataan dan penyaluran BLPD diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
Selain bantuan pangan bersubsidi dan BLPD, Pemerintah Pusat juga mengalokasikan sejumlah bantuan sosial untuk warga yang terdampak COVID-19 di Gorontalo.
Bantuan tersebut di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial RI bagi 60.000 warga, serta Bantuan Subsidi Pangan (BSP) untuk 78.000 warga.
BLT diberikan tunai sebesar Rp600 ribu per bulan, sementara BSP diberikan tunai Rp200 ribu per bulan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020