Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) guna memastikan bantuan tepat sasaran kepada warga terdampak pandemi COVID-19.
"Saya mengajak KPK meninjau penyaluran bansos. Ini sejalan dengan Instruksi Presiden agar kami yang ditugasi menyalurkan bansos ada pendampingaan dari institusi seperti KPK, BPKP, LKPP saat pengadaan," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Mensos didampingi Ketua KPK Firli Bahuri mengecek langsung proses distribusi bansos sembako Bantuan Presiden di dua titik di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di RT 01 RW 02 Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru dan di RT 14 RW 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak.
KPK hadir untuk mengawasi proses penyaluran bantuan sosial sembako agar lebih tepat sasaran, sekaligus mengacu pada pedoman dan memastikan tidak ada tindak penyelewengan di lapangan.
"Kami sengaja datang pada penyaluran bansos untuk memberikan kepastian bahwa setiap warga negara memiliki hak menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bantuan harus tepat sasaran,” kata Ketua KPK.
Berdasarkan surat pedoman pelaksanaan program bantuan sosial data penerimaan bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Jika ditemukan warga yang layak menerima, padahal tidak masuk DTKS wajib dimasukkan. Sebaliknya jika ada nama di DTKS, tapi sudah tidak layak menerima harus dikeluarkan. Bansos harus tepat sasaran," kata Firli.
Tercatat penyaluran bansos sembako di RW 02 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, untuk 13 RT, yaitu tahap I sebanyak 709 paket, tahap II kedua (beras) 704 paket, serta tahap III 1.361 paket.
Penyaluran bansos tahap III di DKI Jakarta ada total 2,1 juta KK, dengan rincian sebanyak 1,3 juta KK menggunakan anggaran dari Kemensos dan 850 ribu KK dari anggaran Pemprov DKI.
"Pada penyaluran bansos sembako tahap III di DKI Jakarta menggunakan data by name by address , juga dipastikan tidak tumpang tindih dengan data pada tahap sebelumnya," kata Mensos.
Dibandingkan dua tahap sebelumnya, dalam penyaluran bansos tahap III terjadi penambahan penerima bansos, hal itu karena ada data baru yang diusulkan oleh RT RW dan kelurahan.
"Saya kira itu bagus, ada penambahan penerima bansos di tahap III. Itu artinya semakin akurat dibanding dua tahap sebelumnya. Jadi, wajar saja kalau di tahap pertama masih terjadi 'trial and error'," katanya.
Berdasarkan data di wilayah Pondok Labu tercatat sudah disalurkan bansos sembako dari Presiden sebanyak tiga tahap, serta baru sekali dari Pemprov DKI Jakarta.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Saya mengajak KPK meninjau penyaluran bansos. Ini sejalan dengan Instruksi Presiden agar kami yang ditugasi menyalurkan bansos ada pendampingaan dari institusi seperti KPK, BPKP, LKPP saat pengadaan," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Mensos didampingi Ketua KPK Firli Bahuri mengecek langsung proses distribusi bansos sembako Bantuan Presiden di dua titik di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di RT 01 RW 02 Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru dan di RT 14 RW 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak.
KPK hadir untuk mengawasi proses penyaluran bantuan sosial sembako agar lebih tepat sasaran, sekaligus mengacu pada pedoman dan memastikan tidak ada tindak penyelewengan di lapangan.
"Kami sengaja datang pada penyaluran bansos untuk memberikan kepastian bahwa setiap warga negara memiliki hak menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bantuan harus tepat sasaran,” kata Ketua KPK.
Berdasarkan surat pedoman pelaksanaan program bantuan sosial data penerimaan bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Jika ditemukan warga yang layak menerima, padahal tidak masuk DTKS wajib dimasukkan. Sebaliknya jika ada nama di DTKS, tapi sudah tidak layak menerima harus dikeluarkan. Bansos harus tepat sasaran," kata Firli.
Tercatat penyaluran bansos sembako di RW 02 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, untuk 13 RT, yaitu tahap I sebanyak 709 paket, tahap II kedua (beras) 704 paket, serta tahap III 1.361 paket.
Penyaluran bansos tahap III di DKI Jakarta ada total 2,1 juta KK, dengan rincian sebanyak 1,3 juta KK menggunakan anggaran dari Kemensos dan 850 ribu KK dari anggaran Pemprov DKI.
"Pada penyaluran bansos sembako tahap III di DKI Jakarta menggunakan data by name by address , juga dipastikan tidak tumpang tindih dengan data pada tahap sebelumnya," kata Mensos.
Dibandingkan dua tahap sebelumnya, dalam penyaluran bansos tahap III terjadi penambahan penerima bansos, hal itu karena ada data baru yang diusulkan oleh RT RW dan kelurahan.
"Saya kira itu bagus, ada penambahan penerima bansos di tahap III. Itu artinya semakin akurat dibanding dua tahap sebelumnya. Jadi, wajar saja kalau di tahap pertama masih terjadi 'trial and error'," katanya.
Berdasarkan data di wilayah Pondok Labu tercatat sudah disalurkan bansos sembako dari Presiden sebanyak tiga tahap, serta baru sekali dari Pemprov DKI Jakarta.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020