Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan sebanyak 18 juta nama di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan disinkronkan atau diperbaiki.
"Sebanyak 18 juta nama disinkronkan di DTKS ini yang NIK-nya belum ada, jadi itu tidak terlalu sulit, nanti kami sinkronkan dengan dukcapil," kata Mensos di sela-sela penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat.
Dia mengatakan, 18 juta nama tersebut jika tidak ada perbaikan NIK, maka akan diganti dengan yang lain.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan akan ada perbaikan 20 juta nama dalam DTKS untuk merespons kondisi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.
"Kita harapkan pandemi COVID-19 menjadi momentum perbaikan DTKS, di mana masih banyak NIK (nomor induk kependudukan) yang belum sinkron. Masih ada 20 juta nama yang belum sinkron ke NIK yang jadi seasaran penyempurnaan DTKS dan dirapikan," kata Muhadjir dalam konferensi pers di kantor presiden Jakarta, Rabu (17/6).
Data yang berstatus inclusion error dan exclusion error, yaitu orang miskin tidak masuk dalam DTKS akan dimasukkan, tapi ada juga yang tidak miskin tapi masuk DTKS akan dikeluarkan. Perbaikan DTKS tersebut juga terkait tanggung jawab Menteri Dalam Negeri karena terkait dengan daerah masing-masing, ucap Muhadjir.
Berdasarkan evaluasi penyaluran bantuan sampai Juni 2020, penyaluran bansos, baik reguler maupun nonreguler masih terus diperbaiki.
"Beberapa masalah yang perlu diperbaiki adalah, pertama, percepatan pemenuhan pagu 20 juta penerima sembako dan percepatan penyerahan keluarga pra-sejahtera kepada 1,1 juta keluarga program perluasan dengan daerah yang perlu dipercepat itu ada di Papua Barat dan Papua," kata Muhadjir.
Masalah kedua, yang akan dikerjakan adalah percepatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di wilayah klaster 3, terutama Maluku, Papua dan Papua Barat. Ketiga, percepatan penyaluran token pelanggan listrik prabayar di daerah sulit diakses. Keempat, perbaikan tahapan penyaluran.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Sebanyak 18 juta nama disinkronkan di DTKS ini yang NIK-nya belum ada, jadi itu tidak terlalu sulit, nanti kami sinkronkan dengan dukcapil," kata Mensos di sela-sela penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat.
Dia mengatakan, 18 juta nama tersebut jika tidak ada perbaikan NIK, maka akan diganti dengan yang lain.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan akan ada perbaikan 20 juta nama dalam DTKS untuk merespons kondisi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.
"Kita harapkan pandemi COVID-19 menjadi momentum perbaikan DTKS, di mana masih banyak NIK (nomor induk kependudukan) yang belum sinkron. Masih ada 20 juta nama yang belum sinkron ke NIK yang jadi seasaran penyempurnaan DTKS dan dirapikan," kata Muhadjir dalam konferensi pers di kantor presiden Jakarta, Rabu (17/6).
Data yang berstatus inclusion error dan exclusion error, yaitu orang miskin tidak masuk dalam DTKS akan dimasukkan, tapi ada juga yang tidak miskin tapi masuk DTKS akan dikeluarkan. Perbaikan DTKS tersebut juga terkait tanggung jawab Menteri Dalam Negeri karena terkait dengan daerah masing-masing, ucap Muhadjir.
Berdasarkan evaluasi penyaluran bantuan sampai Juni 2020, penyaluran bansos, baik reguler maupun nonreguler masih terus diperbaiki.
"Beberapa masalah yang perlu diperbaiki adalah, pertama, percepatan pemenuhan pagu 20 juta penerima sembako dan percepatan penyerahan keluarga pra-sejahtera kepada 1,1 juta keluarga program perluasan dengan daerah yang perlu dipercepat itu ada di Papua Barat dan Papua," kata Muhadjir.
Masalah kedua, yang akan dikerjakan adalah percepatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di wilayah klaster 3, terutama Maluku, Papua dan Papua Barat. Ketiga, percepatan penyaluran token pelanggan listrik prabayar di daerah sulit diakses. Keempat, perbaikan tahapan penyaluran.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020