Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Anggaran dari seluruhan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, telah dialokasikan sekitar Rp10,5 miliar.
Kepala Bagian Humas Pemkab Bone Bolango, Oktavianus Rahman, mengatakan, alokasi anggaran itu telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara Bupati Hamim Pou dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
"Pak bupati sudah meminta ke pihak KPU untuk memanfaatkan anggaran itu sebaik mungkin," kata Oktavianus.
Anggaran itu diharapkan tepat sasaran, serta banyak melakukan sosialisasi ke warga tentang pelaksanaan `pesta tahunan` lima tahunan itu.
Apalagi pelaksanaan pilkada Kabupaten Bone Bolango akan digelar serentak tahap pertama secara nasional, juga bersamaan dengan pilkada Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo.
Menurutnya, seiring dengan banyaknya aturan-aturan baru pada pelaksanaan pilkada serentak itu, pemkab berharap pihak KPU mampu menjalankan dengan baik serta sebisa mungkin menghindari penyalagunaan kewenangan.
Refly, salah satu warga Bone Bolango berharap pihak KPU maupun pemerintah daerah sendiri, giat melakukan sosialisasi tentang tahapan pilkada, sehingga tidak menimbulkan persoalan diakhir nanti.
"Yang paling utama juga, sensus atau pendataan pemilih harus jelas. Hindari jika ada warga yang tidak tercatat dan tidak memanfaatkan hak politiknya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Kepala Bagian Humas Pemkab Bone Bolango, Oktavianus Rahman, mengatakan, alokasi anggaran itu telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara Bupati Hamim Pou dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
"Pak bupati sudah meminta ke pihak KPU untuk memanfaatkan anggaran itu sebaik mungkin," kata Oktavianus.
Anggaran itu diharapkan tepat sasaran, serta banyak melakukan sosialisasi ke warga tentang pelaksanaan `pesta tahunan` lima tahunan itu.
Apalagi pelaksanaan pilkada Kabupaten Bone Bolango akan digelar serentak tahap pertama secara nasional, juga bersamaan dengan pilkada Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo.
Menurutnya, seiring dengan banyaknya aturan-aturan baru pada pelaksanaan pilkada serentak itu, pemkab berharap pihak KPU mampu menjalankan dengan baik serta sebisa mungkin menghindari penyalagunaan kewenangan.
Refly, salah satu warga Bone Bolango berharap pihak KPU maupun pemerintah daerah sendiri, giat melakukan sosialisasi tentang tahapan pilkada, sehingga tidak menimbulkan persoalan diakhir nanti.
"Yang paling utama juga, sensus atau pendataan pemilih harus jelas. Hindari jika ada warga yang tidak tercatat dan tidak memanfaatkan hak politiknya," ujarnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015