Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Anggota DPR RI Elnino Mohi mengatakan Presiden Jokowi wajib mencabut kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), yang memblokir 19 situs website yang dianggap menganut paham radikalisme.
Menurutnya, Presiden harus menetralisir isu yang berkembang di masyarakat bahwa pemerintahannya anti Islam, hanya gara-gara keteledoran BNPT.
"Jangan sampai orang membandingkan di jaman SBY situs porno diblokir, di jaman Jokowi situs Islam yg diblokir. Itu adalah isu yang sangat berbahaya karena akan provokatif," ujarnya, Selasa.
Legislator asal Gorontalo itu menilai BNPT keliru besar telah memblokir situs, tanpa membuktikan bahwa sudah ada orang yang menjadi teroris setelah membaca situs islam tersebut.
"BNPT dengan sengaja maupun tak sengaja menciptakan stereotip bahwa teroris di Indonesia hanya dari kalangan Islam, sedangkan yg bukan islam itu bukan teroris tetapi pemberontak. BNPT tahu definisi terori gak sih?," tambahnya.
Selain itu, BNPT juga tidak mempunyai otoritas untuk menilai suatu situs membelajarkan agama atau membelajarkan teror kepada masyarakat.
"Yang punya otoritas itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Jangan-jangan BNPT menganggap orang-orang yang belajar Al Quran dan hadis dari sebuah situs, adalah bagian dari jaringan terorisme. Itu kekeliruan yg sangat akut!," tukas Elnino.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Menurutnya, Presiden harus menetralisir isu yang berkembang di masyarakat bahwa pemerintahannya anti Islam, hanya gara-gara keteledoran BNPT.
"Jangan sampai orang membandingkan di jaman SBY situs porno diblokir, di jaman Jokowi situs Islam yg diblokir. Itu adalah isu yang sangat berbahaya karena akan provokatif," ujarnya, Selasa.
Legislator asal Gorontalo itu menilai BNPT keliru besar telah memblokir situs, tanpa membuktikan bahwa sudah ada orang yang menjadi teroris setelah membaca situs islam tersebut.
"BNPT dengan sengaja maupun tak sengaja menciptakan stereotip bahwa teroris di Indonesia hanya dari kalangan Islam, sedangkan yg bukan islam itu bukan teroris tetapi pemberontak. BNPT tahu definisi terori gak sih?," tambahnya.
Selain itu, BNPT juga tidak mempunyai otoritas untuk menilai suatu situs membelajarkan agama atau membelajarkan teror kepada masyarakat.
"Yang punya otoritas itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Jangan-jangan BNPT menganggap orang-orang yang belajar Al Quran dan hadis dari sebuah situs, adalah bagian dari jaringan terorisme. Itu kekeliruan yg sangat akut!," tukas Elnino.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015