Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai mengatakan bahwa sekarang ini masih banyak tambang ilegal yang ada di Indonesia sehingga perlu ditertibkan.
"Sehubungan itu perlu mengkaji kembali peraturan yang ada di wilayah masing-masing agar aturan ini bisa kembali diterapkan dan ditaati oleh mereka yang memiliki tambang," kata Amzulian saat video conference di Palembang, Kamis.
Menurut dia, masih banyaknya tambang ilegal tersebut karena masih ditemukan izin tambangnya sudah habis tapi tetap beraktivitas, titik tambang yang bukan di lokasi izin yang diberikan.
"Bahkan lebih parahnya lagi mereka yang menambang tanpa izin sama sekali," kata Amzulian.
Dia mengakui ada beberapa permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah pusat maupun provinsi dalam penerbitan dan tata kelola Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Permasalahan itu antara lain belum adanya peraturan pemerintah provinsi dalam mengatur tata kelola mengenai IPR dan tambang yang memiliki izin tidak memiliki potensi mineral dan batu bara, sehingga masih ditemui menambang keluar dari titik izinnya.
Selain itu, katanya, masih lemahnya pengawasan di titik pertambangan yang membuat tambang ilegal terus terjadi.
Ketua Ombudman RI ini berharap agar pemerintah dan penegak hukum yang terkait harus bekerja dengan baik dan benar agar aktifitas pertambangan ilegal ini bisa terselesaikan.
"Selain itu semua oknum atau instansi yang melakukan kegiatan tambang ilegal harus diberi hukuman yang tegas," katanya.
Dalam acara yang dilaksanakan Ombudsman melalui video conferen itu diikuti beberapa pejabat Pemprov Sumsel, antara lain Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel Ir Robert Heri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan H Edward Chandra.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Sehubungan itu perlu mengkaji kembali peraturan yang ada di wilayah masing-masing agar aturan ini bisa kembali diterapkan dan ditaati oleh mereka yang memiliki tambang," kata Amzulian saat video conference di Palembang, Kamis.
Menurut dia, masih banyaknya tambang ilegal tersebut karena masih ditemukan izin tambangnya sudah habis tapi tetap beraktivitas, titik tambang yang bukan di lokasi izin yang diberikan.
"Bahkan lebih parahnya lagi mereka yang menambang tanpa izin sama sekali," kata Amzulian.
Dia mengakui ada beberapa permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah pusat maupun provinsi dalam penerbitan dan tata kelola Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Permasalahan itu antara lain belum adanya peraturan pemerintah provinsi dalam mengatur tata kelola mengenai IPR dan tambang yang memiliki izin tidak memiliki potensi mineral dan batu bara, sehingga masih ditemui menambang keluar dari titik izinnya.
Selain itu, katanya, masih lemahnya pengawasan di titik pertambangan yang membuat tambang ilegal terus terjadi.
Ketua Ombudman RI ini berharap agar pemerintah dan penegak hukum yang terkait harus bekerja dengan baik dan benar agar aktifitas pertambangan ilegal ini bisa terselesaikan.
"Selain itu semua oknum atau instansi yang melakukan kegiatan tambang ilegal harus diberi hukuman yang tegas," katanya.
Dalam acara yang dilaksanakan Ombudsman melalui video conferen itu diikuti beberapa pejabat Pemprov Sumsel, antara lain Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel Ir Robert Heri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan H Edward Chandra.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020