Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat Yusuf Ateh di Jakarta, Jumat, setelah sebelumnya bertemu dengan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri dua hari lalu.
Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut, terkait dengan dukungan sumber daya manusia di BPKP untuk diperbantukan di Pemprov Gorontalo.
Rusli mengaku selama ini mengandalkan pegawai BPKP untuk ditempatkan sebagai pejabat tinggi pratama, khususnya di bidang keuangan dan pengawasan.
“Saya meminta beliau berkenan meminjamkan salah satu pejabat untuk ditugaskan di Pemprov Gorontalo. Kebetulan Pak Huzairin (Kaban Keuangan) yang juga dari BPKP akan pensiun Oktober nanti,” katanya.
Menurutnya strategi “transfer pegawai” sangat efektif untuk menjamin tata kelola keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel.
"Terbukti selama ini Pemprov Gorontalo memperoleh opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari BPK tujuh tahun berturut-turut," tukasnya.
Selain tata kelola keuangan yang lebih baik, iya menyebut hal itu juga efektif untuk transfer pengetahuan dan pengalaman bagi pegawai pemprov.
Pada pertemuan tersebut juga dibahas kerjasama peningkatan SDM aparatur, melalui pendidikan dan pelatihan.
"Kami juga konsultasi tentang tata kelola keuangan yang baik dan benar, khususnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini," tambahnya.**
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut, terkait dengan dukungan sumber daya manusia di BPKP untuk diperbantukan di Pemprov Gorontalo.
Rusli mengaku selama ini mengandalkan pegawai BPKP untuk ditempatkan sebagai pejabat tinggi pratama, khususnya di bidang keuangan dan pengawasan.
“Saya meminta beliau berkenan meminjamkan salah satu pejabat untuk ditugaskan di Pemprov Gorontalo. Kebetulan Pak Huzairin (Kaban Keuangan) yang juga dari BPKP akan pensiun Oktober nanti,” katanya.
Menurutnya strategi “transfer pegawai” sangat efektif untuk menjamin tata kelola keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel.
"Terbukti selama ini Pemprov Gorontalo memperoleh opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari BPK tujuh tahun berturut-turut," tukasnya.
Selain tata kelola keuangan yang lebih baik, iya menyebut hal itu juga efektif untuk transfer pengetahuan dan pengalaman bagi pegawai pemprov.
Pada pertemuan tersebut juga dibahas kerjasama peningkatan SDM aparatur, melalui pendidikan dan pelatihan.
"Kami juga konsultasi tentang tata kelola keuangan yang baik dan benar, khususnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini," tambahnya.**
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020