Dinas Kesehatan (Dinkes) Gorontalo Utara, tetap memprioritaskan program penanganan kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi atau kekerdilan (stunting) di masa pandemi COVID-19.
"Kita tidak mengesampingkan penanganan kekerdilan di masa pandemi COVID-19 agar kenaikan kasus tidak terjadi," ungkap Kepala Dinas Kesehatan setempat, Rizal Yusuf Kune, di Gorontalo, Senin.
Ia mengatakan, berdasarkan catatan di tahun 2019, angka kekerdilan di daerah ini sempat naik dari 33 kasus menjadi 64 kasus di awal tahun, namun di akhir tahun 2019 kembali turun cukup signifikan di bawah 15 kasus.
Kenaikannya kembali terjadi di awal tahun 2020 atau pada trimester pertama di tengah pandemi COVID-19, namun persentase kenaikannya tidak lebih dari 5 persen.
Itu dipicu akibat pembatasan pelayanan melalui Posyandu, termasuk tidak dilakukannya lagi kunjungan dari rumah ke rumah, untuk mengecek langsung kondisi ibu hamil maupun balita di setiap wilayah pelayanan puskesmas, untuk menghindari kontak langsung mencegah penyebaran COVID-19.
"Namun saat ini, kami berupaya total menurunkan kasusnya hingga ditargetkan menjadi nol kasus," ungkap Rizal.
Program pelayanan edukasi maupun sosialisasi pencegahan kekerdilan akan kembali dilakukan dengan pertemuan tatap muka, namun beberapa pembatasan ketat akan dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Seperti tetap menggelar Posyandu, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Dimana setiap ibu hamil maupun balita, diatur sebanyak 10 orang per jam di setiap pelayanan.
Para ibu pun diwajibkan membawa sarung timbangan masing-masing, untuk mengukur berat badan bayi dan balita.
Bagi yang mengalami sakit, dianjurkan tidak datang ke Posyandu, namun dapat mengunjungi fasilitas kesehatan yang disiapkan pemerintah daerah untuk memeriksakan kesehatan atau mendapatkan pengobatan.
Kunjungan dari rumah ke rumah akan tetap dilakukan, sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, juga sebagai upaya promotif untuk mencegah kekerdilan.
Pihaknya, kata Rizal, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, untuk menggelar sosialisasi dan edukasi tersebut.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Kita tidak mengesampingkan penanganan kekerdilan di masa pandemi COVID-19 agar kenaikan kasus tidak terjadi," ungkap Kepala Dinas Kesehatan setempat, Rizal Yusuf Kune, di Gorontalo, Senin.
Ia mengatakan, berdasarkan catatan di tahun 2019, angka kekerdilan di daerah ini sempat naik dari 33 kasus menjadi 64 kasus di awal tahun, namun di akhir tahun 2019 kembali turun cukup signifikan di bawah 15 kasus.
Kenaikannya kembali terjadi di awal tahun 2020 atau pada trimester pertama di tengah pandemi COVID-19, namun persentase kenaikannya tidak lebih dari 5 persen.
Itu dipicu akibat pembatasan pelayanan melalui Posyandu, termasuk tidak dilakukannya lagi kunjungan dari rumah ke rumah, untuk mengecek langsung kondisi ibu hamil maupun balita di setiap wilayah pelayanan puskesmas, untuk menghindari kontak langsung mencegah penyebaran COVID-19.
"Namun saat ini, kami berupaya total menurunkan kasusnya hingga ditargetkan menjadi nol kasus," ungkap Rizal.
Program pelayanan edukasi maupun sosialisasi pencegahan kekerdilan akan kembali dilakukan dengan pertemuan tatap muka, namun beberapa pembatasan ketat akan dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Seperti tetap menggelar Posyandu, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Dimana setiap ibu hamil maupun balita, diatur sebanyak 10 orang per jam di setiap pelayanan.
Para ibu pun diwajibkan membawa sarung timbangan masing-masing, untuk mengukur berat badan bayi dan balita.
Bagi yang mengalami sakit, dianjurkan tidak datang ke Posyandu, namun dapat mengunjungi fasilitas kesehatan yang disiapkan pemerintah daerah untuk memeriksakan kesehatan atau mendapatkan pengobatan.
Kunjungan dari rumah ke rumah akan tetap dilakukan, sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, juga sebagai upaya promotif untuk mencegah kekerdilan.
Pihaknya, kata Rizal, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, untuk menggelar sosialisasi dan edukasi tersebut.*
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020