Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendukung upaya pemerintah kabupaten (Pemkab) dalam menekan angka gagal pertumbuhan pada anak (stunting) di daerah itu.
Wakil Ketua II DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, di Gorontalo, Minggu, mengatakan, data Dinas Kesehatan setempat pada Desember 2020 berdasarkan hasil gelar timbang, angka stunting di daerah itu mencapai 18,04 persen.
Artinya di tahun 2021, upaya menekan stunting perlu semakin optimal agar mampu turun dari angka tersebut.
DPRD kata Hamzah, akan mengawal program dan alokasi anggaran penanganan stunting di Tahun Anggaran 2022 agar penurunannya signifikan.
Mengingat stunting erat hubungannya dengan penanganan gizi buruk. Sehingga upaya perbaikan kesehatan pada penanganan stunting dan gizi buruk harus beriringan.
Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, Maya Oktaviani Rahmola mengatakan, pihaknya melakukan upaya konvergensi untuk menekan stunting.
Artinya, seluruh perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan program stunting harus bekerjasama atau keroyokan.
Mengingat Dinas Kesehatan hanya sebagai tenaga teknis. Namun pihaknya terus memprogramkan penanganan stunting di setiap Puskesmas, yaitu program pemberian makanan tambahan (PMT), pemberian makanan bayi anak (PMBA), pemantauan gelar timbang.
Serta pemberian tablet tambah darah (TTD) kepada remaja putri, perawatan ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan anemia, juga perawatan berat badan lahir rendah (BBLR).
Sementara di tingkat kabupaten, dilakukan melalui pusat pemulihan gizi (Terapeutic Feeeing Center).
"Kita harus yakin program konvergensi ini dapat berhasil, serta berharap ada alokasi anggaran yang lebih meski pada Tahun Anggaran 2022 nanti, daerah ini akan menjadi lokasi fokus (lokus) penanganan stunting dan angka kematian ibu (AKI) oleh pihak Kementerian Kesehatan," katanya.***
