Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Sutrisno Muhammad, mengatakan, rencana pelaksanaan pilkada serentak Desember 2015, merupakan keputusan terburu-buru.
"Akibat keputusan terburu-buru akhirnya tahapan pilkada menjadi polemik beragam secara nasional, yang harus segera dituntaskan," kata Sutrisno.
Alasannya karena pilkada serentak yang diputuskan secara langsung ini lahir dari permasalahan yang ada di DPR RI, kemudian keluar perppu dan imbasnya masih terasa sampai saat ini.
Persoalan utama dengan adanya polemik beberapa parpol yang sampai saat ini belum tuntas dengan dualisme kepemimpinan, misalnya Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Kisruh internal Partai Golkar saat ini sangat disayangkan bisa terjadi, karena dapat berpengaruh juga bagi ketidakstabilan ekonomi bangsa, seperti yang diwacanakan pemerintah akan memberikan bantuan dana Rp1 triliun dari APBN bagi partai politik," kata Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG ini.
Menurutnya, kebijakan bantuan Rp1 triliun ke partai politik merupakan sebuah pemborosan bagi negara dengan melihat taraf kesejahteraan hidup masyarakat yang masih belum stabil.
Hanya saja di Provinsi Gorontalo tidak terlalu bergejolak polemik parpol, meskipun demikian ini tetap menjadi pertimbangan bagi pemerintah agar cepat mengambil keputusan dan nantinya bisa menjadi acuan KPU dalam menentukan kubu mana yang bisa mengikuti pilkada serentak.
Pilkada langsung juga dilakukan di tiga kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, diantaranya Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango dan Pohuwato.
Merumuskan dan memutuskan pilkada secara langsung perlu pertimbangan dan kajian mendalam, dengan tidak hanya melihat lima tahun ke depan, tetapi jangka panjang. ***2***
(T.KR-SVY/C/H013/H013) 29-04-2015 08:36:35
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Akibat keputusan terburu-buru akhirnya tahapan pilkada menjadi polemik beragam secara nasional, yang harus segera dituntaskan," kata Sutrisno.
Alasannya karena pilkada serentak yang diputuskan secara langsung ini lahir dari permasalahan yang ada di DPR RI, kemudian keluar perppu dan imbasnya masih terasa sampai saat ini.
Persoalan utama dengan adanya polemik beberapa parpol yang sampai saat ini belum tuntas dengan dualisme kepemimpinan, misalnya Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Kisruh internal Partai Golkar saat ini sangat disayangkan bisa terjadi, karena dapat berpengaruh juga bagi ketidakstabilan ekonomi bangsa, seperti yang diwacanakan pemerintah akan memberikan bantuan dana Rp1 triliun dari APBN bagi partai politik," kata Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG ini.
Menurutnya, kebijakan bantuan Rp1 triliun ke partai politik merupakan sebuah pemborosan bagi negara dengan melihat taraf kesejahteraan hidup masyarakat yang masih belum stabil.
Hanya saja di Provinsi Gorontalo tidak terlalu bergejolak polemik parpol, meskipun demikian ini tetap menjadi pertimbangan bagi pemerintah agar cepat mengambil keputusan dan nantinya bisa menjadi acuan KPU dalam menentukan kubu mana yang bisa mengikuti pilkada serentak.
Pilkada langsung juga dilakukan di tiga kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, diantaranya Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango dan Pohuwato.
Merumuskan dan memutuskan pilkada secara langsung perlu pertimbangan dan kajian mendalam, dengan tidak hanya melihat lima tahun ke depan, tetapi jangka panjang. ***2***
(T.KR-SVY/C/H013/H013) 29-04-2015 08:36:35
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015