Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Bank Indonesia (BI) mendorong pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menerapkan elektronifikasi dan keuangan inklusif, dalam melakukan transaksi sehari-hari.
Kepala Perwakilan BI Gorontalo Suryono, Kamis, mengatakan elektronifikasi merupakan cara pembayaran dari tunai atau uang cash menjadi non tunai, dengan menggunakan fasilitas perbankan seperti kartu ATM debit, kredit maupun layanan keuangan lainnya.
Sedangkan keuangan inklusif, kata dia, merupakan upaya agar sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat langsung berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan.
Menurutnya, beberapa lalu pihaknya mengumpulkan para pelaku usaha untuk belajar mengenai sistem tersebut.
Ia mengemukakan, edukasi terkait dengan elektronifikasi dan keuangan inklusif sangat penting untuk mengubah paradigma masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal transaksi keuangan.
Model tersebut dinilai sangat efektif untuk mencegah kebocoran uang negara, keamanan terjamin, lebih cepat serta menghindari adanya peredaran uang palsu.
Elektronifikasi itu modelnya paling tidak ada dua, yakni G to P (Government to Person), contohnya untuk pembayaran gaji, atau pembayaran/transaksi keuangan dari pemerintah ke kontraktor. Ada juga
P to G (Person to Government) misalnya membayar pajak.
"Nah untuk model kedua misalnya, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pajak menyetor secara tunai tapi cukup melalui transaksi elektronik sesuai dengan fasilitas dan layanan bank," jelas Suryono.
Untuk sosialisasikan sistem itu, BI dan Pemprov Gorontalo menjalin kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai kerja sama itu penting dalam upaya memigrasi transaksi pembayaran atau pun penerimaan pemerintah Provinsi Gorontalo.
Selain mampu menghasilkan efisiensi, kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, upaya ini juga akan mengurangi terjadinya inefisiensi ekonomi, serta peningkatan tata kelola keuangan yang lebih transparan.
"Misalnya saja untuk transaksi di SPBU. Se dapat mungkin kita sudah harus menggagas elektronifikasi, jadi masyarakat tidak perlu membayar secara tunai, tapi melalui penggunaan kartu yang langsung tercatat secara elektronik. Ini untuk menghindari penumpukan uang di SPBU dengan kemanan yang tidak terjamin," katanya.
Gubernur berharap kerja sama tersebut tidak saja berakhir pada penandatangan MoU, tetapi benar-benar disosialisasikan dan diedukasi kepada jajaran pemerintah daerah dan masyarakat umum.
Dari survei yang pernah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2013 yang dirilis Bank Indonesia, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah, dengan indeks utilisasi jasa keuangan hanya sebesar 59,74 pesen.
Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat yang hanya 21,84 persen dari penduduk Indonesia tergolong "well-literate".
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Kepala Perwakilan BI Gorontalo Suryono, Kamis, mengatakan elektronifikasi merupakan cara pembayaran dari tunai atau uang cash menjadi non tunai, dengan menggunakan fasilitas perbankan seperti kartu ATM debit, kredit maupun layanan keuangan lainnya.
Sedangkan keuangan inklusif, kata dia, merupakan upaya agar sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat langsung berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan.
Menurutnya, beberapa lalu pihaknya mengumpulkan para pelaku usaha untuk belajar mengenai sistem tersebut.
Ia mengemukakan, edukasi terkait dengan elektronifikasi dan keuangan inklusif sangat penting untuk mengubah paradigma masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal transaksi keuangan.
Model tersebut dinilai sangat efektif untuk mencegah kebocoran uang negara, keamanan terjamin, lebih cepat serta menghindari adanya peredaran uang palsu.
Elektronifikasi itu modelnya paling tidak ada dua, yakni G to P (Government to Person), contohnya untuk pembayaran gaji, atau pembayaran/transaksi keuangan dari pemerintah ke kontraktor. Ada juga
P to G (Person to Government) misalnya membayar pajak.
"Nah untuk model kedua misalnya, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pajak menyetor secara tunai tapi cukup melalui transaksi elektronik sesuai dengan fasilitas dan layanan bank," jelas Suryono.
Untuk sosialisasikan sistem itu, BI dan Pemprov Gorontalo menjalin kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai kerja sama itu penting dalam upaya memigrasi transaksi pembayaran atau pun penerimaan pemerintah Provinsi Gorontalo.
Selain mampu menghasilkan efisiensi, kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, upaya ini juga akan mengurangi terjadinya inefisiensi ekonomi, serta peningkatan tata kelola keuangan yang lebih transparan.
"Misalnya saja untuk transaksi di SPBU. Se dapat mungkin kita sudah harus menggagas elektronifikasi, jadi masyarakat tidak perlu membayar secara tunai, tapi melalui penggunaan kartu yang langsung tercatat secara elektronik. Ini untuk menghindari penumpukan uang di SPBU dengan kemanan yang tidak terjamin," katanya.
Gubernur berharap kerja sama tersebut tidak saja berakhir pada penandatangan MoU, tetapi benar-benar disosialisasikan dan diedukasi kepada jajaran pemerintah daerah dan masyarakat umum.
Dari survei yang pernah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2013 yang dirilis Bank Indonesia, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah, dengan indeks utilisasi jasa keuangan hanya sebesar 59,74 pesen.
Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat yang hanya 21,84 persen dari penduduk Indonesia tergolong "well-literate".
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015