Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan program padat karya perumahan swadaya, antara lain dengan mengalokasikan sebesar Rp87,5 miliar guna memperbaiki 5.000 rumah tidak layak huni di Gorontalo.
"Program BSPS ini adalah upaya pemerintah membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kami ingin meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak huni," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, Hujurat menjelaskan, untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,5 juta per unit rumah kepada masyarakat.
Dana tersebut terdiri dari Rp15 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan baru adalah Rp35 juta yang terdiri dari Rp30 juta untuk bahan bangunan dan Rp5 juta untuk upah tukang.
"Dalam penyaluran dana BSPS ini tidak ada pungutan biaya sama sekali. Jadi masyarakat bisa berswadaya dalam membangun rumahnya," ujarnya.
Pihaknya juga terus mendorong Program Padat Karya di tengah pandemi melalui Program bedah rumah.
Sebagai informasi, penyaluran dana Program BSPS di Gorontalo terbagi menjadi dua. Pertama, program BSPS Reguler Peningkatan Kualitas di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 Sebanyak 3.000 unit dan melalui penyaluran National Affordable Housing Program (NAHP) Bank Dunia sebanyak 2.000 unit .
Total anggaran Program BSPS di Gorontalo sebesar Rp87,5 miliar yang tersebar di lima kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, yaitu di Kabupaten Gorontalo (1.550 unit), Kabupaten Bone Bolango (879 unit), Kabupaten Pohuwato (520 unit), Kabupaten Gorontalo Utara (717 unit) , Kota Gorontalo (553 unit), dan Kabupaten Bolaemo (781 unit).
"Kami berharap ke depan Program BSPS ini dapat lebih memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat ekonomi lemah dalam hal rumah yang tidak layak menjadi layak huni, dan ini akan mengurangi backlog rumah tidak layak huni di Kabupaten Bone Bolango khususnya dan umumnya di Provinsi Gorontalo," ucapnya.
Salah satu penerima bantuan Program BSPS, Afhandi Talib mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak Kementerian PUPR khususnya pihak Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atas bantuan sehingga rumahnya kini menjadi layak
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Program BSPS ini adalah upaya pemerintah membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kami ingin meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak huni," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, Hujurat menjelaskan, untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,5 juta per unit rumah kepada masyarakat.
Dana tersebut terdiri dari Rp15 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan baru adalah Rp35 juta yang terdiri dari Rp30 juta untuk bahan bangunan dan Rp5 juta untuk upah tukang.
"Dalam penyaluran dana BSPS ini tidak ada pungutan biaya sama sekali. Jadi masyarakat bisa berswadaya dalam membangun rumahnya," ujarnya.
Pihaknya juga terus mendorong Program Padat Karya di tengah pandemi melalui Program bedah rumah.
Sebagai informasi, penyaluran dana Program BSPS di Gorontalo terbagi menjadi dua. Pertama, program BSPS Reguler Peningkatan Kualitas di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 Sebanyak 3.000 unit dan melalui penyaluran National Affordable Housing Program (NAHP) Bank Dunia sebanyak 2.000 unit .
Total anggaran Program BSPS di Gorontalo sebesar Rp87,5 miliar yang tersebar di lima kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, yaitu di Kabupaten Gorontalo (1.550 unit), Kabupaten Bone Bolango (879 unit), Kabupaten Pohuwato (520 unit), Kabupaten Gorontalo Utara (717 unit) , Kota Gorontalo (553 unit), dan Kabupaten Bolaemo (781 unit).
"Kami berharap ke depan Program BSPS ini dapat lebih memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat ekonomi lemah dalam hal rumah yang tidak layak menjadi layak huni, dan ini akan mengurangi backlog rumah tidak layak huni di Kabupaten Bone Bolango khususnya dan umumnya di Provinsi Gorontalo," ucapnya.
Salah satu penerima bantuan Program BSPS, Afhandi Talib mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak Kementerian PUPR khususnya pihak Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atas bantuan sehingga rumahnya kini menjadi layak
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020