PDI Perjuangan berkomitmen memastikan kader dan calon kepala daerah yang diusungnya untuk menaati protokol kesehatan COVID-19 pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
"Bagi kader PDI Perjuangan, mendapat sanksi peringatan saja sudah aib," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai membuka rapat koordinasi DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, yang dilaksanakan secara virtual, Jumat.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memantau acara tersebut secara virtual, bersama jajaran pengurusnya, termasuk Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komaruddin Watubun, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga, dan Tri Rismaharini.
Pada tahapan pendaftaran pilkada serentak, banyak calon kepala daerah dari lintas partai yang diberi peringatan karena dianggap melanggar protokol kesehatan COVID-19.
Hasto menegaskan bahwa partainya berkomitmen menegakkan kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap tahapan pilkada.
Upaya konkret yang dilakukan PDI Perjuangan, lanjut Hasto, adalah membentuk Tim Penegak Disiplin, disertai pemberian sanksi tegas bagi kader atau calon kepala daerah dari PDIP yang melanggar protokol COVID-19 selama tahapan pilkada.
"Tim Penegak Disiplin mengusulkan sanksi pembebastugasan kepada DPC atau DPD sesuai tingkatannya," kata Hasto.
Hasto mengatakan tim penegak disiplin PDIP fokus pada upaya sosialisasi dan pencegahan sehingga diharapkan akan banyak calon kepala daerah, tim sukses maupun kader yang terus berdisiplin menjalankan protokol pencegahan COVID-19.
"Kekuatan utama Tim Penegak Disiplin justru terletak pada sosialisasi dan pencegahan. Kalau banyak penindakan, artinya fungsi sosialisasi dan pencegahan gagal," kata Hasto.
Sebagaimana diketahui, tahapan pencabutan nomor urut telah selesai dilaksanakan, dan selanjutnya adalah masa kampanye yang akan dilaksanakan 26 September hingga 5 Desember 2020.
Pada tahapan kampanye inilah banyak yang mewanti-wanti agar penerapan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19 benar-benar diwujudkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Bagi kader PDI Perjuangan, mendapat sanksi peringatan saja sudah aib," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai membuka rapat koordinasi DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, yang dilaksanakan secara virtual, Jumat.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memantau acara tersebut secara virtual, bersama jajaran pengurusnya, termasuk Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komaruddin Watubun, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga, dan Tri Rismaharini.
Pada tahapan pendaftaran pilkada serentak, banyak calon kepala daerah dari lintas partai yang diberi peringatan karena dianggap melanggar protokol kesehatan COVID-19.
Hasto menegaskan bahwa partainya berkomitmen menegakkan kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap tahapan pilkada.
Upaya konkret yang dilakukan PDI Perjuangan, lanjut Hasto, adalah membentuk Tim Penegak Disiplin, disertai pemberian sanksi tegas bagi kader atau calon kepala daerah dari PDIP yang melanggar protokol COVID-19 selama tahapan pilkada.
"Tim Penegak Disiplin mengusulkan sanksi pembebastugasan kepada DPC atau DPD sesuai tingkatannya," kata Hasto.
Hasto mengatakan tim penegak disiplin PDIP fokus pada upaya sosialisasi dan pencegahan sehingga diharapkan akan banyak calon kepala daerah, tim sukses maupun kader yang terus berdisiplin menjalankan protokol pencegahan COVID-19.
"Kekuatan utama Tim Penegak Disiplin justru terletak pada sosialisasi dan pencegahan. Kalau banyak penindakan, artinya fungsi sosialisasi dan pencegahan gagal," kata Hasto.
Sebagaimana diketahui, tahapan pencabutan nomor urut telah selesai dilaksanakan, dan selanjutnya adalah masa kampanye yang akan dilaksanakan 26 September hingga 5 Desember 2020.
Pada tahapan kampanye inilah banyak yang mewanti-wanti agar penerapan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19 benar-benar diwujudkan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020