Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Aziz mengatakan literasi demokrasi menjadi kebutuhan saat ini, yang perlu disampaikan dan didialogkan dengan masyarakat.
"Ketika ada suara yang mengkritisi pilkada, seolah-olah pilkada langsung itu bukan kepentingan langsung masyarakat. Pilkada langsung secara kuantitatif, anggarannya dipersandingkan dengan misalnya anggaran pembangunan jalan. Coba anggaran pilkada untuk bangun jalan atau sarana dan prasarana lainnya, ungkapan seperti ini kadang masih ada dan tidak sepenuhnya keliru," katanya saat penguatan dan pengarahan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Gorontalo, Senin.
Itu sebabnya, kata dia, literasi demokrasi merupakan kerja-kerja yang tidak boleh berhenti dan perlu terus dilakukan agar punya pandangan yang sama.
Ia menjelaskan, pilkada memang tidak bisa membangun jalan raya, gedung sekolah, pasar dan sarana lainnya.
"Tapi jalan dan semua sarana itu, dibangun berdasarkan kebijakan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan mereka dipilih secara langsung oleh rakyat," katanya.
Menurutnya, pilkada langsung merupakan sarana yang sangat terhormat, yaitu rakyat berdaulat menentukan siapa yang memimpin dirinya lima tahun ke depan.
"Untuk itu, mohon kita sama-sama menarasikan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat berpikir untuk apa ikut pilkada, apalagi di masa pandemi, jangan-jangan yang terpilih belum tentu kita tapi kita kena covid lagi. Ini narasi negatif yang harus kita dialogkan dengan mereka," ujarnya.
Ia meminta seluruh penyelenggara pilkada untuk melaksanakan semua tahapan dengan kerja terbaik, untuk menghasilkan pilkada berkualitas.
Pada Pilkada Serentak 2020, jumlah pemilih di Indonesia tercatat sebesar 100.359.521 orang, yang tersebar di 298.939 Tempat Pemungutan Suara (TPS), 46.747 desa/kelurahan, 4.242 kecamatan, 309 kabupaten/kota.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020