Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - sejumlah pengurus Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Gorontalo, menepis anggapan adanya mahar politik bagi calon bupati di pilkada setempat.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Gorontalo Yamin Ibrahim, Rabu, mengatakan, sejauh ini partainya tidak menerapkan mahar politik bagi kandidat kepala daerah, melainkan memberikan kesempatan kepada figur yang benar-benar berintegritas.
Menurutnya, yang ada hanyalah biaya (coast) politik yang nantinya akan digunakan partai tersebut untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan politik dalam rangka pemenangan calon kepala daerah dalam perhelatan pilkada Desember 2015.
Kegitan-kegiatan tersebut meliputi pertemuan-pertemuan ataupun rapat-rapat konsolidasi politik yang dilakukan oleh partai, baik secara internal maupun secara eksternal, yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Gorontalo, Adnan, mengatakan, dalam hal politik, proses-proses pembiayaan itu sah-sah saja dan itu adalah hal yang normatif bagi setiap kegiatan politik.
"Namun sekali lagi ini bukan mahar, tetapi biaya pemenangan politik yang nantinya akan digunakan oleh partai pengusung dalam hal sosialisasi terkait pencalonan figur maupun kegiatan-kegiatan konsolidasi dan langkah-langkah pemenangan," jelasnya
Adnan menambahkan, utuk saat ini jangankan pasangan calon yang maju lewat kendaraan parpol, bahkan pencalonan yang dilakukan melalui jalur perseorangan pun harus menyiapkan dana politik.
"Dan itu adalah hal yang wajar-wajar saja dalam hal politik, sejauh penggunan dana pemenangannya tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku," tukas Adnan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Gorontalo Yamin Ibrahim, Rabu, mengatakan, sejauh ini partainya tidak menerapkan mahar politik bagi kandidat kepala daerah, melainkan memberikan kesempatan kepada figur yang benar-benar berintegritas.
Menurutnya, yang ada hanyalah biaya (coast) politik yang nantinya akan digunakan partai tersebut untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan politik dalam rangka pemenangan calon kepala daerah dalam perhelatan pilkada Desember 2015.
Kegitan-kegiatan tersebut meliputi pertemuan-pertemuan ataupun rapat-rapat konsolidasi politik yang dilakukan oleh partai, baik secara internal maupun secara eksternal, yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Gorontalo, Adnan, mengatakan, dalam hal politik, proses-proses pembiayaan itu sah-sah saja dan itu adalah hal yang normatif bagi setiap kegiatan politik.
"Namun sekali lagi ini bukan mahar, tetapi biaya pemenangan politik yang nantinya akan digunakan oleh partai pengusung dalam hal sosialisasi terkait pencalonan figur maupun kegiatan-kegiatan konsolidasi dan langkah-langkah pemenangan," jelasnya
Adnan menambahkan, utuk saat ini jangankan pasangan calon yang maju lewat kendaraan parpol, bahkan pencalonan yang dilakukan melalui jalur perseorangan pun harus menyiapkan dana politik.
"Dan itu adalah hal yang wajar-wajar saja dalam hal politik, sejauh penggunan dana pemenangannya tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku," tukas Adnan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015