Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan seluruh pegawai pada dinas-dinas terkait untuk tidak main-main dengan dana bantuan sosial.
“Jangan main-main dengan bansos, banyak pejabat yang terkena hukum karena bansos. Jangan berbisnis dengan rakyat. Harganya Rp8.000 ya Rp8.000, jangan dibikin Rp10.000 dan harus ada daftar harga dari Perindag. Harus jelas beli di mana dan semua harus nontunai biar ada buktinya,” katanya saat memberikan pembinaan kepada para pejabat di lingkungan Dinas Sosial, Senin.
Rusli menjelaskan bantuan sosial harus memberikan dampak kepada masyarakat, termasuk para petani dan nelayan, pengusaha, serta UKM lokal Gorontalo.
Setiap komponen bantuan sosial harus dibeli dari dalam daerah selama barangnya tersedia.
“Harus mengutamakan produk lokal daerah. Beli mie instan saya larang, beli ikan kaleng saya larang karena itu produk pabrik. Bukanya saya tidak setuju, tapi lebih menguntungkan kalau beli langsung dari nelayan dan petani,” tukasnya.
Ia juga mengingatkan tentang ketersediaan data base penerima bantuan pangan bersubsidi, yang dikemas ke dalam program Bakti Sosial NKRI Peduli.
Data penerima harus jelas berdasarkan nomor kartu identitas, serta tidak menerima bantuan lain sejenis baik dari pemerintah pusat maupun kabupaten atau kota.
“Contohnya di satu desa ada seribu orang. Mana yang dapat bantuan PKH, itu dikeluarkan dari data bansos lainnya. Mana yang dapat bantuan dari kabupaten dan sebagainya. Biar jelas penerimanya. Saya juga sampaikan tadi, taruh petugas satu orang di tiap kecamatan yang tugasnya mendata warga kurang mampu. Mana yang sudah meninggal, pindah domisi dan sebagainya,” ungkap gubernur.
Bantuan pangan bersubsidi dibagikan secara bergilir di tiap kecamatan. Bantuan terdiri dari delapan jenis bahan pokok yakni beras lima kilogram, minyak goreng satu liter, gula pasir satu kilogram, telur 10 butir. Selain itu ada cabe, bawang merah, dan bawang putih masing-masing setengah kilogram dan ikan segar.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
“Jangan main-main dengan bansos, banyak pejabat yang terkena hukum karena bansos. Jangan berbisnis dengan rakyat. Harganya Rp8.000 ya Rp8.000, jangan dibikin Rp10.000 dan harus ada daftar harga dari Perindag. Harus jelas beli di mana dan semua harus nontunai biar ada buktinya,” katanya saat memberikan pembinaan kepada para pejabat di lingkungan Dinas Sosial, Senin.
Rusli menjelaskan bantuan sosial harus memberikan dampak kepada masyarakat, termasuk para petani dan nelayan, pengusaha, serta UKM lokal Gorontalo.
Setiap komponen bantuan sosial harus dibeli dari dalam daerah selama barangnya tersedia.
“Harus mengutamakan produk lokal daerah. Beli mie instan saya larang, beli ikan kaleng saya larang karena itu produk pabrik. Bukanya saya tidak setuju, tapi lebih menguntungkan kalau beli langsung dari nelayan dan petani,” tukasnya.
Ia juga mengingatkan tentang ketersediaan data base penerima bantuan pangan bersubsidi, yang dikemas ke dalam program Bakti Sosial NKRI Peduli.
Data penerima harus jelas berdasarkan nomor kartu identitas, serta tidak menerima bantuan lain sejenis baik dari pemerintah pusat maupun kabupaten atau kota.
“Contohnya di satu desa ada seribu orang. Mana yang dapat bantuan PKH, itu dikeluarkan dari data bansos lainnya. Mana yang dapat bantuan dari kabupaten dan sebagainya. Biar jelas penerimanya. Saya juga sampaikan tadi, taruh petugas satu orang di tiap kecamatan yang tugasnya mendata warga kurang mampu. Mana yang sudah meninggal, pindah domisi dan sebagainya,” ungkap gubernur.
Bantuan pangan bersubsidi dibagikan secara bergilir di tiap kecamatan. Bantuan terdiri dari delapan jenis bahan pokok yakni beras lima kilogram, minyak goreng satu liter, gula pasir satu kilogram, telur 10 butir. Selain itu ada cabe, bawang merah, dan bawang putih masing-masing setengah kilogram dan ikan segar.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021