Bupati Bone Bolango (Bonebol), Hamim Pou menyebut pers harus menjadi kekuatan penyeimbang dalam menyebarkan informasi yang kritis, mencerahkan dan menggerakkan kemajuan.
"Ditengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, pers tidak boleh abai dalam akurasi," ujar Hamim Pou di Gorontalo, Selasa.
Ia menjelaskan jika pers harus mampu menghasilkan produk jurnalistik yang berimbang serta selalu memberikan pemberitaan dengan perspektif yang lebih jauh.
"Selamat Hari Pers Nasional tahun 2021," ucap mantan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gorontalo tersebut.
Sebelumnya, pada acara puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan sebagian aspirasi pers telah ditampung dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun peraturan turunannya.
"Saya juga menyadari bahwa industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat. Saya setuju diperlukan konvergensi dan level 'playing field' yang adil dan sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja," kata Presiden.
Ia mengatakan jika telah terbit Peraturan Pemerintahnya yaitu PP tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, namun demikian pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media.
PP tersebut antara lain mengatur mengenai perubahan aturan terutama untuk sektor telekomunikasi untuk penetapan tarif penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi hingga keberadaan lembaga penyiaran publik.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Ditengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, pers tidak boleh abai dalam akurasi," ujar Hamim Pou di Gorontalo, Selasa.
Ia menjelaskan jika pers harus mampu menghasilkan produk jurnalistik yang berimbang serta selalu memberikan pemberitaan dengan perspektif yang lebih jauh.
"Selamat Hari Pers Nasional tahun 2021," ucap mantan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gorontalo tersebut.
Sebelumnya, pada acara puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan sebagian aspirasi pers telah ditampung dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun peraturan turunannya.
"Saya juga menyadari bahwa industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat. Saya setuju diperlukan konvergensi dan level 'playing field' yang adil dan sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja," kata Presiden.
Ia mengatakan jika telah terbit Peraturan Pemerintahnya yaitu PP tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, namun demikian pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media.
PP tersebut antara lain mengatur mengenai perubahan aturan terutama untuk sektor telekomunikasi untuk penetapan tarif penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi hingga keberadaan lembaga penyiaran publik.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021