Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Budi Widihartanto di Gorontalo, Kamis, mengatakan pembentukan TP2DD merupakan realisasi dari arahan Presiden Republik Indonesia melalui Keppres No. 3 Tahun 2021.
"Keppres tersebut memuat mandat untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota," ujarnya.
Ia menjelaskan jika keberadaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagai wadah koordinasi yang dikembangkan melalui harmonisasi kebijakan dari pusat ke daerah serta antar daerah, diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendukung pencapaian percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah.
"Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang sudah membentuk TP2DD Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang rencananya akan di 'launching' oleh Bapak Walikota dan Bupati," ungkapnya.
Budi berharap TP2DD dapat memberikan kontribusi optimal dalam percepatan dan perluasan digitalisasi di Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.
"Peran Bank Indonesia sendiri dalam mendukung Digitalisasi Pembayaran adalah dengan melaksanakan kebijakan penerapan MDR (Merchant Discount Rate) 0 persen bagi Usaha Mikro diperpanjang hingga 31 Desember 2021, perluasan QRIS 12 Juta berbasis komunitas di seluruh Indonesia, dan mendorong penggunaan QRIS dalam elektronifikasi transaksi keuangan Pemda dan rencana Digitalisasi Bansos 4.0," jelasnya.
Lebih lanjut, Bank Indonesia akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan beberapa program 'flagship' untuk membentuk ekosistem QRIS sebagai langkah guna mendorong terciptanya percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi di kedua wilayah.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Budi Widihartanto di Gorontalo, Kamis, mengatakan pembentukan TP2DD merupakan realisasi dari arahan Presiden Republik Indonesia melalui Keppres No. 3 Tahun 2021.
"Keppres tersebut memuat mandat untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota," ujarnya.
Ia menjelaskan jika keberadaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagai wadah koordinasi yang dikembangkan melalui harmonisasi kebijakan dari pusat ke daerah serta antar daerah, diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendukung pencapaian percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah.
"Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang sudah membentuk TP2DD Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang rencananya akan di 'launching' oleh Bapak Walikota dan Bupati," ungkapnya.
Budi berharap TP2DD dapat memberikan kontribusi optimal dalam percepatan dan perluasan digitalisasi di Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.
"Peran Bank Indonesia sendiri dalam mendukung Digitalisasi Pembayaran adalah dengan melaksanakan kebijakan penerapan MDR (Merchant Discount Rate) 0 persen bagi Usaha Mikro diperpanjang hingga 31 Desember 2021, perluasan QRIS 12 Juta berbasis komunitas di seluruh Indonesia, dan mendorong penggunaan QRIS dalam elektronifikasi transaksi keuangan Pemda dan rencana Digitalisasi Bansos 4.0," jelasnya.
Lebih lanjut, Bank Indonesia akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan beberapa program 'flagship' untuk membentuk ekosistem QRIS sebagai langkah guna mendorong terciptanya percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi di kedua wilayah.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021