Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo sangat mengapresiasi dan mendukung sikap Bupati Indra Yasin yang menolak impor beras.
"Sikap beliau sangat tepat, perlu diapresiasi sebagai upaya pemerintah daerah dalam membantu petani beras di daerah ini, mengingat persoalan yang dihadapi adalah produksi melimpah namun penjualan lambat," kata anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Gustam Ismail, di Gorontalo, Sabtu.
Langkah menolak impor beras kata dia, merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah membantu petani dari hulu ke hilir.
Penyaluran bantuan bibit, pupuk dan lainnya, adalah bentuk intervensi pemerintah daerah di hulu, sementara beberapa kebijakan khususnya menolak impor beras merupakan langkah konstruktif di hilir.
Artinya, petani ikut dibantu agar dapat memasarkan beras dalam upaya penyerapan beras lokal dengan cepat.
DPRD pun berharap, pemerintah daerah segera melakukan intervensi terhadap melambatnya penjualan beras di daerah ini akibat harus bersaing dengan stok beras dari daerah lain yang masuk ke pasar-pasar tradisional.
"Pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang berdampak langsung pada serapan beras lokal. Termasuk dalam bentuk intervensi pengolahan pascapanen untuk mencapai produksi beras berkualitas," katanya.
Juga dalam intervensi pemanfaatan bibit padi berkualitas yang akan diminati pasar lokal, seperti beras Ponelo.
Perlu memasifkan pemanfaatan bibit berkualitas agar serapan beras dapat maksimal sebab mutu dan kualitasnya mampu memenuhi permintaan pasar khususnya konsumen lokal, tambahnya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Sikap beliau sangat tepat, perlu diapresiasi sebagai upaya pemerintah daerah dalam membantu petani beras di daerah ini, mengingat persoalan yang dihadapi adalah produksi melimpah namun penjualan lambat," kata anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Gustam Ismail, di Gorontalo, Sabtu.
Langkah menolak impor beras kata dia, merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah membantu petani dari hulu ke hilir.
Penyaluran bantuan bibit, pupuk dan lainnya, adalah bentuk intervensi pemerintah daerah di hulu, sementara beberapa kebijakan khususnya menolak impor beras merupakan langkah konstruktif di hilir.
Artinya, petani ikut dibantu agar dapat memasarkan beras dalam upaya penyerapan beras lokal dengan cepat.
DPRD pun berharap, pemerintah daerah segera melakukan intervensi terhadap melambatnya penjualan beras di daerah ini akibat harus bersaing dengan stok beras dari daerah lain yang masuk ke pasar-pasar tradisional.
"Pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang berdampak langsung pada serapan beras lokal. Termasuk dalam bentuk intervensi pengolahan pascapanen untuk mencapai produksi beras berkualitas," katanya.
Juga dalam intervensi pemanfaatan bibit padi berkualitas yang akan diminati pasar lokal, seperti beras Ponelo.
Perlu memasifkan pemanfaatan bibit berkualitas agar serapan beras dapat maksimal sebab mutu dan kualitasnya mampu memenuhi permintaan pasar khususnya konsumen lokal, tambahnya.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021