Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara (Gorut) Thariq Modanggu, mengatakan, diperlukan skenario sebelum pintu perbatasan ditutup terkait tindaklanjut larangan mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriyah.
"Saya menyampaikan usulan tersebut melalui rapat koordinasi (rakor) tindaklanjut larangan mudik Idul Fitri dan upaya pengendalian COVID-19 yang digelar di Polda Gorontalo, dihadiri unsur terkait termasuk bupati dan wali kota se-Gorontalo," katanya di Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Selasa.
Persiapan pengetatan perbatasan dan pelarangan mudik sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021, termasuk personel dan penetapan petugas pelaksana surat edaran Kepala Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021.
Serta Peraturan Menteri (Permen) nomor 13 tahun 2021 tentang pelarangan mudik.
Ia mengatakan, mengacu pada evaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan menutup pintu perbatasan beberapa waktu lalu, perlu menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan pada lebaran tahun ini.
Yaitu, mempersiapkan skenario bersama melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri, agar dapat mengurangi persoalan di lapangan.
"Kita perlu menyusun skenario di lapangan sedini mungkin untuk dapat mensosialisasikannya juga menggelar simulasi," katanya.
Koordinasi dengan daerah-daerah tetangga seperti Kabupaten Bolmong Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan di wilayah timur.
Juga Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah yang berbatasan di wilayah barat, perlu diperkuat.
Alhamdulillah kata dia, pihak Polda Gorontalo melalui Karo Ops, menerima dan mengapresiasi usulan tersebut.
Dengan segera meminta Kapolres terkait untuk cepat merumuskan skenario pengetatan dan penutupan pintu masuk perbatasan.
Agar dalam implementasinya dapat berjalan tertib dan tidak menimbulkan masalah, imbuhnya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Saya menyampaikan usulan tersebut melalui rapat koordinasi (rakor) tindaklanjut larangan mudik Idul Fitri dan upaya pengendalian COVID-19 yang digelar di Polda Gorontalo, dihadiri unsur terkait termasuk bupati dan wali kota se-Gorontalo," katanya di Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Selasa.
Persiapan pengetatan perbatasan dan pelarangan mudik sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021, termasuk personel dan penetapan petugas pelaksana surat edaran Kepala Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021.
Serta Peraturan Menteri (Permen) nomor 13 tahun 2021 tentang pelarangan mudik.
Ia mengatakan, mengacu pada evaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan menutup pintu perbatasan beberapa waktu lalu, perlu menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan pada lebaran tahun ini.
Yaitu, mempersiapkan skenario bersama melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri, agar dapat mengurangi persoalan di lapangan.
"Kita perlu menyusun skenario di lapangan sedini mungkin untuk dapat mensosialisasikannya juga menggelar simulasi," katanya.
Koordinasi dengan daerah-daerah tetangga seperti Kabupaten Bolmong Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan di wilayah timur.
Juga Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah yang berbatasan di wilayah barat, perlu diperkuat.
Alhamdulillah kata dia, pihak Polda Gorontalo melalui Karo Ops, menerima dan mengapresiasi usulan tersebut.
Dengan segera meminta Kapolres terkait untuk cepat merumuskan skenario pengetatan dan penutupan pintu masuk perbatasan.
Agar dalam implementasinya dapat berjalan tertib dan tidak menimbulkan masalah, imbuhnya.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021