Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo berharap warga lokal tidak dipersulit melintasi pos perbatasan saat larangan mudik pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021 diterapkan.
"Penerapan larangan mudik hanya untuk mereka yang mudik, jangan sampai pemeriksaan di pos perbatasan ikut diterapkan pada warga yang bermukim di wilayah perbatasan," kata Anggota Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Fatri Botutihe di Gorontalo, Jumat.
Jika pun pemeriksaan akan diterapkan pada setiap pelintas, agar warga lokal dikecualikan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Tidak perlu dipersulit dengan harus menunjukkan hasil tes cepat (rapid test) maupun tes usap (swab test).
Mengingat warga di desa-desa di wilayah perbatasan, seperti di Kecamatan Tolinggula, banyak yang berprofesi sebagai petani, pemilik kebun bahkan peternak yang lokasi lahannya ada di Kecamatan Palele, Buol-Sulawesi Tengah.
Mereka (warga) setiap hari masuk dan keluar melintasi perbatasan untuk melaksanakan aktivitas hariannya.
Olehnya, petugas jaga di pos perbatasan perlu menyertakan warga lokal agar mudah mengenali siapa saja warga yang memang orang asli atau bermukim di wilayah perbatasan. Sehingga persoalan sosial di lapangan dapat dihindari.
"Larangan mudik atau pelintas hanya berlaku bagi kendaraan dari luar maupun dalam Gorontalo yang hendak bepergian keluar daerah saat penerapan tersebut diberlakukan," katanya.
Sehingga kondisi tersebut jangan sampai memunculkan reaksi berlebihan kepada warga lokal.
Ia pun berharap, sebelum penerapan larangan mudik tersebut, agar pemerintah daerah melakukan uji coba, agar teknis pemeriksaannya dapat berjalan lancar, tertib dan aman.
Sebab kemacetan panjang, serta gejolak yang dapat mencuat di perbatasan harus diatasi agar tidak mengganggu kondusifitas di wilayah perbatasan, mengingat penerapan ini berlaku di daerah asal juga daerah yang dituju. "Sehingga sosialisasi dan uji coba layak dilakukan," kata Fatri.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Penerapan larangan mudik hanya untuk mereka yang mudik, jangan sampai pemeriksaan di pos perbatasan ikut diterapkan pada warga yang bermukim di wilayah perbatasan," kata Anggota Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Fatri Botutihe di Gorontalo, Jumat.
Jika pun pemeriksaan akan diterapkan pada setiap pelintas, agar warga lokal dikecualikan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Tidak perlu dipersulit dengan harus menunjukkan hasil tes cepat (rapid test) maupun tes usap (swab test).
Mengingat warga di desa-desa di wilayah perbatasan, seperti di Kecamatan Tolinggula, banyak yang berprofesi sebagai petani, pemilik kebun bahkan peternak yang lokasi lahannya ada di Kecamatan Palele, Buol-Sulawesi Tengah.
Mereka (warga) setiap hari masuk dan keluar melintasi perbatasan untuk melaksanakan aktivitas hariannya.
Olehnya, petugas jaga di pos perbatasan perlu menyertakan warga lokal agar mudah mengenali siapa saja warga yang memang orang asli atau bermukim di wilayah perbatasan. Sehingga persoalan sosial di lapangan dapat dihindari.
"Larangan mudik atau pelintas hanya berlaku bagi kendaraan dari luar maupun dalam Gorontalo yang hendak bepergian keluar daerah saat penerapan tersebut diberlakukan," katanya.
Sehingga kondisi tersebut jangan sampai memunculkan reaksi berlebihan kepada warga lokal.
Ia pun berharap, sebelum penerapan larangan mudik tersebut, agar pemerintah daerah melakukan uji coba, agar teknis pemeriksaannya dapat berjalan lancar, tertib dan aman.
Sebab kemacetan panjang, serta gejolak yang dapat mencuat di perbatasan harus diatasi agar tidak mengganggu kondusifitas di wilayah perbatasan, mengingat penerapan ini berlaku di daerah asal juga daerah yang dituju. "Sehingga sosialisasi dan uji coba layak dilakukan," kata Fatri.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021