AJI catat 14 teror digital dialami jurnalis selang setahun

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat ada 14 kasus teror digital yang dialami jurnalis dan media sepanjang periode Mei 2020-Mei 2021.

 

"Catatan kami ada 14 kasus teror berupa serangan digital, 10 jurnalis menjadi korban, 4 media 'online'," kata Ketua Bidang Advokasi AJI Erick Tanjung pada "Peluncuran Catatan AJI atas Situasi Kebebasan Pers di Indonesia 2021" secara daring, di Jakarta, Senin.

 

Sementara itu, jenis serangan digital tersebut meliputi 8 kasus doxing, 4 kasus peretasan yang dialami media, dan 2 kasus distribused denial-of-service (DDos).

 

Kasus doxing pernah dialami oleh salah seorang jurnalis Detik.com pada 2020 kala memberitakan rencana Presiden Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan 'new normal' di salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi.

 

Setelah melakukan peliputan, wartawan tersebut dipersekusi. Salah satu aplikasi ojek 'online' atau daring yang digunakannya pun diretas hingga mengancam kenyamanan dan keselamatan jurnalis.

 

Kasus doxing juga pernah dialami oleh salah satu jurnalis Liputan6.com di Kendari pada Maret 2021.

 

Akibat beritanya yang berjudul "Mencari Keadilan Ratusan Orang Duduki Polres Konawe Sambil Pamer Parang", jurnalis tersebut mendapatkan ancaman, diteror bahkan sempat dicari-cari oleh salah satu ormas yang tidak terima dengan pemberitaan-nya.

 

"Akhirnya jurnalis ini di-doxing, datanya disebarkan, dia juga mengalami ancaman sampai diteror. Kasus ini belum selesai. Kita terus melakukan pendampingan kepada korban dengan cara mediasi dan sengketa pers-nya diserahkan ke Dewan Pers," ujar Erick.

 

Kasus lain yang juga menarik perhatian yakni kasus doxing yang menimpa Ketua AJI Bandar Lampung, Hendry Sihaloho.

 

Ia menerima doxing saat mendampingi panitia diskusi Unit Kegiatan Mahasiswa Teknokra Universitas Lampung yang mendapatkan teror karena hendak menggelar diskusi bertema rasisme Papua.

 

Selain itu, peretasan dua media online yakni Tempo.co dan Tirto.id pada Agustus 2020. Serta DDos terhadap dua media yang kerap menyuarakan hak-hak perempuan dan kaum minoritas, yakni Konde.co dan Magdalene.co.