Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar anggaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah dapat mendorong belanja masyarakat.
"Kita harus mempercepat belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat. Demand side harus diperbesar, sisi permintaan harus diperbesar," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat meresmikan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)Tahun 2021.
"Tahun depan ini masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Harus kita ingat fondasi paling awal pemulihan ekonomi adalah pengendalian COVID-19," ungkap Presiden Jokowi.
Presiden juga mengingatkan masih adanya anggaran pemerintah daerah (pemda) yang belum dibelanjakan hingga akhir Maret 2021.
"Kemarin saya diingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota, sebesar Rp182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi," ujar Presiden Jokowi.
Selain itu Presiden Jokowi juga meminta agar belanja pemerintah pusat dan daerah mendorong supaya sektor industri mulai bangkit dan para pekerja mulai bekerja.
"Domestic supply side harus ditingkatkan tapi semua dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat ketat, jangan ditawar-tawar mengenai hal ini," ujar Presiden Jokowi.
Selanjutnya Presiden Jokowi juga meminta penerapan reformasi struktural besar-besaran yang sudah dimulai dengan penetapan UU Cipta kerja.
"Semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini. Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah sektor industri harus kita tingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik," kata Presiden Jokowi.
Pertumbuhan ekonomi juga diminta untuk bersifat inklusif dan menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah di Sustainable Development Goals (SDGs).
"Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antar daerah maupun antar-desa dan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan dapat semakin bersaing dengan produk-produk negara lain," tegas Presiden Jokowi.
Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta pejabat terkait lainnya, sementara para kepala daerah mengikuti acara melalui video conference.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Kita harus mempercepat belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat. Demand side harus diperbesar, sisi permintaan harus diperbesar," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat meresmikan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)Tahun 2021.
"Tahun depan ini masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Harus kita ingat fondasi paling awal pemulihan ekonomi adalah pengendalian COVID-19," ungkap Presiden Jokowi.
Presiden juga mengingatkan masih adanya anggaran pemerintah daerah (pemda) yang belum dibelanjakan hingga akhir Maret 2021.
"Kemarin saya diingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota, sebesar Rp182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi," ujar Presiden Jokowi.
Selain itu Presiden Jokowi juga meminta agar belanja pemerintah pusat dan daerah mendorong supaya sektor industri mulai bangkit dan para pekerja mulai bekerja.
"Domestic supply side harus ditingkatkan tapi semua dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat ketat, jangan ditawar-tawar mengenai hal ini," ujar Presiden Jokowi.
Selanjutnya Presiden Jokowi juga meminta penerapan reformasi struktural besar-besaran yang sudah dimulai dengan penetapan UU Cipta kerja.
"Semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini. Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah sektor industri harus kita tingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik," kata Presiden Jokowi.
Pertumbuhan ekonomi juga diminta untuk bersifat inklusif dan menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah di Sustainable Development Goals (SDGs).
"Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antar daerah maupun antar-desa dan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan dapat semakin bersaing dengan produk-produk negara lain," tegas Presiden Jokowi.
Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta pejabat terkait lainnya, sementara para kepala daerah mengikuti acara melalui video conference.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021