Wakil Bupati Gorontalo, Hendra Hemeto memperjuangkan penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke Kementerian PU PR di Jakarta.
Melalui rilis dari Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Gorontalo, Erwan Tone, Kamis, mengatakan Wabup menemui Direktur Perumahan Swadaya, K.M Arsyad untuk membahas hal tersebut.
"Tujuan pertemuan ini untuk merespon Dana Alokasi Khusus dan BSPS untuk tahun depan yang kita dapatkan, siapa tahu bisa mendapat tambahan untuk masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, jika Direktur Perumahan Swadaya memberikan arahan agar Pemkab Gorontalo melakukan pemeriksaan ulang data aplikasi elektronik rumah tidak layak huni.
"Jadi data tersebut harus terus diperbarui untuk rumah tidak layak huni di seluruh kabupaten Gorontalo," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gorontalo, Hendra Hemeto mengatakan Direktur Perumahan Swadaya meminta pihaknya untuk selalu memperbarui daya di aplikasi elektronik rumah tidak layak huni tersebut.
"Ia meminta kami melalui kelompok kerja yang berada di Pemerintah Daerah untuk melakukan rapat koordinasi pembaruan data melalui tim yang ada di lapangan," ungkapnya.
Selain itu Hendra mengatakan jika ia membahas usulan pembangunan rumah komunitas di wilayah Isimu yang sempat berjalan dan kini terhenti.
"Jadi mereka akan perhatikan kembali pendanaan itu, yang paling utama mereka bilang anggaran terbesar, karena ini masih masa COVID-19, pendanaan kita terbatas oleh negara, maka mereka fokus di BSPS dan DAK," pungkasnya.
DAK yang paling utama, Kalau BSPS mau tambah lokasi itu siapa, mereka siapkan yang penting data update yang ada.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Melalui rilis dari Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Gorontalo, Erwan Tone, Kamis, mengatakan Wabup menemui Direktur Perumahan Swadaya, K.M Arsyad untuk membahas hal tersebut.
"Tujuan pertemuan ini untuk merespon Dana Alokasi Khusus dan BSPS untuk tahun depan yang kita dapatkan, siapa tahu bisa mendapat tambahan untuk masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, jika Direktur Perumahan Swadaya memberikan arahan agar Pemkab Gorontalo melakukan pemeriksaan ulang data aplikasi elektronik rumah tidak layak huni.
"Jadi data tersebut harus terus diperbarui untuk rumah tidak layak huni di seluruh kabupaten Gorontalo," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gorontalo, Hendra Hemeto mengatakan Direktur Perumahan Swadaya meminta pihaknya untuk selalu memperbarui daya di aplikasi elektronik rumah tidak layak huni tersebut.
"Ia meminta kami melalui kelompok kerja yang berada di Pemerintah Daerah untuk melakukan rapat koordinasi pembaruan data melalui tim yang ada di lapangan," ungkapnya.
Selain itu Hendra mengatakan jika ia membahas usulan pembangunan rumah komunitas di wilayah Isimu yang sempat berjalan dan kini terhenti.
"Jadi mereka akan perhatikan kembali pendanaan itu, yang paling utama mereka bilang anggaran terbesar, karena ini masih masa COVID-19, pendanaan kita terbatas oleh negara, maka mereka fokus di BSPS dan DAK," pungkasnya.
DAK yang paling utama, Kalau BSPS mau tambah lokasi itu siapa, mereka siapkan yang penting data update yang ada.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021