Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim menyatakan pada tahun 2021 terdapat empat kabupaten yang menjadi lokus penanganan stunting sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan peran dari semua pihak ,
"Indonesia saat ini dihadapi pada situasi dimana hampir sepertiga bayi yang lahir diproyeksi mengalami stunting. Termasuk di Gorontalo dan tahun 2022 semua kabupaten/kota di Gorontalo menjadi lokus perhatian penanganan stunting. Masalah ini sudah kronis dan perlu segera ditangani," ujar Idris pada sosialisasi pembangunan keluarga di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Jumat.
Ia mengatakan, Presiden telah melakukan Rapat Kerja Terbatas pada tanggal 25 Januari 2021 bersama dengan beberapa kementerian/lembaga terkait dan telah menginstruksikan kepada Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana upaya percepatan penurunan stunting.
Instruksi tersebut diambil berdasarkan pada aspek legal tugas dan fungsi BKKBN yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Sudah saatnya pula kata Wagub, kita memperkuat daya ‘delivery’ program pemerintah kepada masyarakat. Tidak lagi saat ini bermain pada kebijakan-kebijakan yang ternyata tumpul di lapangan. Harus ada yang memastikan bahwa program dan rencana aksi betul-betul menukik tajam dan dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Saya yakin dan percaya dengan pasukan akar rumput yang terdiri dari 231 Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan 3.430 kader yang dimiliki oleh Perwakilan BKKBN Gorontalo dan tersebar di provinsi Gorontalo, Perwakilan BKKBN Gorontalo mampu memberdayakan masyarakat dan menggerakkan segala sumber daya yang ada untuk utamanya mencegah kelahiran bayi stunting, pendekatan yang strategis dan efisien dalam upaya percepatan penurunan stunting," jelasnya.
Ia menambahkan jika BKKBN tentu tidak bisa bekerja sendiri, semua Kementerian, Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah para mitra stakeholder, tokoh agama harus bahu membahu membantu BKKBN sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting.
"Bahkan sektor swasta dan masyarakat harus dilibatkan secara aktif. Strategi yang ditempuh adalah memastikan asupan gizi yang cukup sampai pada mulut ibu hamil dan balita. Inilah yang harus kita kawal di lapangan dengan melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga berisiko stunting di seluruh desa. BKKBN harus bisa mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas bebas stunting dan mewujudkan Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berkualitas," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Indonesia saat ini dihadapi pada situasi dimana hampir sepertiga bayi yang lahir diproyeksi mengalami stunting. Termasuk di Gorontalo dan tahun 2022 semua kabupaten/kota di Gorontalo menjadi lokus perhatian penanganan stunting. Masalah ini sudah kronis dan perlu segera ditangani," ujar Idris pada sosialisasi pembangunan keluarga di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Jumat.
Ia mengatakan, Presiden telah melakukan Rapat Kerja Terbatas pada tanggal 25 Januari 2021 bersama dengan beberapa kementerian/lembaga terkait dan telah menginstruksikan kepada Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana upaya percepatan penurunan stunting.
Instruksi tersebut diambil berdasarkan pada aspek legal tugas dan fungsi BKKBN yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Sudah saatnya pula kata Wagub, kita memperkuat daya ‘delivery’ program pemerintah kepada masyarakat. Tidak lagi saat ini bermain pada kebijakan-kebijakan yang ternyata tumpul di lapangan. Harus ada yang memastikan bahwa program dan rencana aksi betul-betul menukik tajam dan dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Saya yakin dan percaya dengan pasukan akar rumput yang terdiri dari 231 Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan 3.430 kader yang dimiliki oleh Perwakilan BKKBN Gorontalo dan tersebar di provinsi Gorontalo, Perwakilan BKKBN Gorontalo mampu memberdayakan masyarakat dan menggerakkan segala sumber daya yang ada untuk utamanya mencegah kelahiran bayi stunting, pendekatan yang strategis dan efisien dalam upaya percepatan penurunan stunting," jelasnya.
Ia menambahkan jika BKKBN tentu tidak bisa bekerja sendiri, semua Kementerian, Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah para mitra stakeholder, tokoh agama harus bahu membahu membantu BKKBN sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting.
"Bahkan sektor swasta dan masyarakat harus dilibatkan secara aktif. Strategi yang ditempuh adalah memastikan asupan gizi yang cukup sampai pada mulut ibu hamil dan balita. Inilah yang harus kita kawal di lapangan dengan melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga berisiko stunting di seluruh desa. BKKBN harus bisa mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas bebas stunting dan mewujudkan Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berkualitas," pungkasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021