Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan sudah menyelesaikan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan akan memperbaiki kualitas penyaluran bantuan sosial ke depan.
"Kita perlu memperbaiki kualitas data yaitu misalnya ada yang menyampaikan mereka lebih berhak menerima karena tetangga mereka yang dapat bansos malah lebih kaya tapi karena dekat dengan pengambil kebijakan itu, dia dapat," kata Risma dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta, Senin.
Risma mengatakan juga akan terus melalukan perbaikan data setiap bulan ke depannya untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, seperti kelahiran, kematian, kepindahan, dan perubahan pendapatan.
"Setelah itu akan ada usulan dari RT, RW, atau kepala suku atau tokoh masyarakat, kemudian ke daerah. Maka kita dan siapapun bisa pantau proses itu sehingga kita akan lihat transparansi proses itu sehingga nggak ada lagi yang komplain masalah data," kata Risma.
Ia mengatakan perbaikan data dilakukan pada tiap minggu ketiga dalam suatu bulan untuk dijadikan dasar penyaluran bansos bulan berikutnya.
Selanjutnya pada 2022 akan dipertahankan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam wujud kartu sembako. Sementara kelanjutan program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pembatasan kegiatan guna mencegah penyebaran COVID-19 akan disesuaikan dengan kondisi ke depan.
Di samping itu, Risma mengatakan terdapat usulan masyarakat untuk mendapatkan bansos sebanyak 5,9 juta orang sehingga penerimanya menjadi 24,7 juta orang pada 2022 mendatang.
Risma mengatakan akan meluncurkan aplikasi finansial berbasis teknologi (fintech) untuk penyaluran BST sehingga uangnya bisa segera dibelikan kebutuhan di e-Warong. Pemerintah juga bisa melacak penggunaan uang BST agar digunakan tidak untuk membeli barang non-esensial seperti rokok dan miras.
Risma mengatakan juga akan membuat aplikasi usul sanggah dimana masyarakat bisa mengusulkan orang-orang yang layak mendapatkan bansos, serta bisa membatalkan bansos bagi orang-orang yang dapat bansos karena mengenal pejabat penyalurnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Kita perlu memperbaiki kualitas data yaitu misalnya ada yang menyampaikan mereka lebih berhak menerima karena tetangga mereka yang dapat bansos malah lebih kaya tapi karena dekat dengan pengambil kebijakan itu, dia dapat," kata Risma dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta, Senin.
Risma mengatakan juga akan terus melalukan perbaikan data setiap bulan ke depannya untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, seperti kelahiran, kematian, kepindahan, dan perubahan pendapatan.
"Setelah itu akan ada usulan dari RT, RW, atau kepala suku atau tokoh masyarakat, kemudian ke daerah. Maka kita dan siapapun bisa pantau proses itu sehingga kita akan lihat transparansi proses itu sehingga nggak ada lagi yang komplain masalah data," kata Risma.
Ia mengatakan perbaikan data dilakukan pada tiap minggu ketiga dalam suatu bulan untuk dijadikan dasar penyaluran bansos bulan berikutnya.
Selanjutnya pada 2022 akan dipertahankan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam wujud kartu sembako. Sementara kelanjutan program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pembatasan kegiatan guna mencegah penyebaran COVID-19 akan disesuaikan dengan kondisi ke depan.
Di samping itu, Risma mengatakan terdapat usulan masyarakat untuk mendapatkan bansos sebanyak 5,9 juta orang sehingga penerimanya menjadi 24,7 juta orang pada 2022 mendatang.
Risma mengatakan akan meluncurkan aplikasi finansial berbasis teknologi (fintech) untuk penyaluran BST sehingga uangnya bisa segera dibelikan kebutuhan di e-Warong. Pemerintah juga bisa melacak penggunaan uang BST agar digunakan tidak untuk membeli barang non-esensial seperti rokok dan miras.
Risma mengatakan juga akan membuat aplikasi usul sanggah dimana masyarakat bisa mengusulkan orang-orang yang layak mendapatkan bansos, serta bisa membatalkan bansos bagi orang-orang yang dapat bansos karena mengenal pejabat penyalurnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021