Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menanggapi wacana penggabungan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, yang ingin menjadi bagian dari Provinsi Gorontalo.
Menurut dia, aspirasi masyarakat Buol tersebut tersebut harus disesuaikan dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan.
“Saya berharap kepada para tokoh masyarakat Buol yang telah menyampaikan aspirasinya ke DPRD Provinsi Gorontalo, agar mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, harus dibicarakan dengan DPRD Buol itu sendiri, kemudian disetujui oleh bupati serta DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah. Selanjutnya diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri,” katanya di Gorontalo, Selasa.
Idris mengungkapkan proses penggabungan wilayah harus dikaji lebih komprehensif baik dari sisi ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan.
Proses tersebut harus melibatkan kedua provinsi, yakni Gorontalo dan Sulawesi Tengah, untuk kemudian diusulkan ke pemerintah pusat.
“Wacana penggabungan ini saya harap tidak merusak persatuan dan kesatuan, serta rasa persaudaraan antara Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Jangan sampai kita terpecah belah, penggabungan ini murni tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo A.W Thalib mengatakan Pemerintah Kabupaten Buol harus menyampaikan persyaratan administratif ke DPRD Provinsi Gorontalo.
Persyaratan administratif tersebut akan menjadi dasar bagi DPRD Provinsi Gorontalo, dalam menyikapi dan mengeluarkan rekomendasi terkait penggabungan Kabupaten Buol ke Provinsi Gorontalo.
“Apabila ini sudah dinyatakan lengkap, tentu kami berkewajiban untuk sama-sama mengawal perjuangan aspirasi ini sampai ke tingkat terbitnya undang–undang melalui Komisi II DPR RI,” katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022