Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel memaparkan sejumlah pembicaraan dengan petinggi di Jepang dari soal dukungan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga isu prioritas dalam KTT G20.
Rachmat mengatakan setelah melakukan serangkaian pembicaraan dengan para petinggi di Negeri Sakura itu, dirinya mendapat kepastian bahwa Jepang tidak mundur dari rencana investasi pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur.
"Jadi, rumor bahwa Jepang mundur dari IKN itu tidak benar. Jepang ingin terus berkontribusi bagi kemajuan Indonesia," kata Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Pembangunan dan Industri (Korinbang) itu melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Apalagi, lanjut dia, Jepang sangat berpengalaman dalam membangun smart city seperti yang ingin dikembangkan di IKN Nusantara.
"Kota-kota di Jepang sangat ramah lingkungan dan berwawasan teknologi maju, karena itu sangat tepat jika Jepang bisa terlibat dalam pembangunan IKN," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, selama ini investasi Jepang di Indonesia tak pernah menimbulkan gesekan sosial karena Jepang tak membawa tenaga kerja masif, kecuali untuk tenaga ahli. "Jepang tak punya beban ketenagakerjaan di dalam negerinya sehingga tak perlu menjadi bagian dari perjanjian di setiap investasinya di negara lain," katanya.
Selain itu, Rachmat juga membahas investasi strategis Jepang di Indonesia, seperti MRT di Jakarta, KTT G-20, hingga ketahanan pangan.
"Banyak hal yang dibahas. Namun satu hal yang perlu diingat, investasi asing adalah untuk memperkuat ekonomi nasional," kata Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ) itu.
Dalam kunjungan itu, Rachmat juga membahas pembangunan MRT di DKI Jakarta. Pada tahap pertama, moda transportasi massal dari Lebak Bulus ke MH Thamrin sudah beroperasi. Saat ini, sedang dalam proses untuk menyelesaikan pembangunan tahap kedua dari Thamrin ke Kota. "Kita ingin agar ada percepatan sehingga sebelum 2024 semua proyek strategis Jepang di Indonesia sudah bisa selesai," katanya.
Ia juga memaparkan pembicaraan tiga isu prioritas KTT G-20. Ketiga isu itu adalah konektivitas dan pemulihan pasca-COVID-19, literasi digital dan penguasaan digital, serta lalu-lintas data lintas batas (cross-border data flow/data free flow with trust). "Jepang sangat mendukung tiga isu ini untuk dibahas agar menguntungkan semua pihak. Kita perlu segera pulih dari situasi pandemi," kata mantan Menteri Perdagangan itu.
Rachmat juga mengungkapkan diskusi lainnya dengan Jepang terkait masalah pertanian dan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan dunia.
"Indonesia harus menjadi bagian dalam ketahanan pangan dunia. Indonesia memiliki lahan yang subur dan luas, sumberdaya manusia, iklim yang baik, dan keanekaragaman hayati. Sedangkan Jepang mempunyai teknologi dan konsepnya," kata mantan Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Industri itu.
Dalam kunjungan ke Jepang itu, ia didampingi Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi dan antara lain bertemu petinggi dari JICA dan JBIC. Selain bertemu Ketua Liga Parlemen Jepang Indonesia dan politisi senior dari Partai Demokrat Liberal (LDP) Toshihiro Nikai serta Senior Advisor PM Jepang, Mori, yang membidangi infrastruktur.
Rachmat juga membahas 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
Rachmat mengatakan setelah melakukan serangkaian pembicaraan dengan para petinggi di Negeri Sakura itu, dirinya mendapat kepastian bahwa Jepang tidak mundur dari rencana investasi pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur.
"Jadi, rumor bahwa Jepang mundur dari IKN itu tidak benar. Jepang ingin terus berkontribusi bagi kemajuan Indonesia," kata Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Pembangunan dan Industri (Korinbang) itu melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Apalagi, lanjut dia, Jepang sangat berpengalaman dalam membangun smart city seperti yang ingin dikembangkan di IKN Nusantara.
"Kota-kota di Jepang sangat ramah lingkungan dan berwawasan teknologi maju, karena itu sangat tepat jika Jepang bisa terlibat dalam pembangunan IKN," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, selama ini investasi Jepang di Indonesia tak pernah menimbulkan gesekan sosial karena Jepang tak membawa tenaga kerja masif, kecuali untuk tenaga ahli. "Jepang tak punya beban ketenagakerjaan di dalam negerinya sehingga tak perlu menjadi bagian dari perjanjian di setiap investasinya di negara lain," katanya.
Selain itu, Rachmat juga membahas investasi strategis Jepang di Indonesia, seperti MRT di Jakarta, KTT G-20, hingga ketahanan pangan.
"Banyak hal yang dibahas. Namun satu hal yang perlu diingat, investasi asing adalah untuk memperkuat ekonomi nasional," kata Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ) itu.
Dalam kunjungan itu, Rachmat juga membahas pembangunan MRT di DKI Jakarta. Pada tahap pertama, moda transportasi massal dari Lebak Bulus ke MH Thamrin sudah beroperasi. Saat ini, sedang dalam proses untuk menyelesaikan pembangunan tahap kedua dari Thamrin ke Kota. "Kita ingin agar ada percepatan sehingga sebelum 2024 semua proyek strategis Jepang di Indonesia sudah bisa selesai," katanya.
Ia juga memaparkan pembicaraan tiga isu prioritas KTT G-20. Ketiga isu itu adalah konektivitas dan pemulihan pasca-COVID-19, literasi digital dan penguasaan digital, serta lalu-lintas data lintas batas (cross-border data flow/data free flow with trust). "Jepang sangat mendukung tiga isu ini untuk dibahas agar menguntungkan semua pihak. Kita perlu segera pulih dari situasi pandemi," kata mantan Menteri Perdagangan itu.
Rachmat juga mengungkapkan diskusi lainnya dengan Jepang terkait masalah pertanian dan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan dunia.
"Indonesia harus menjadi bagian dalam ketahanan pangan dunia. Indonesia memiliki lahan yang subur dan luas, sumberdaya manusia, iklim yang baik, dan keanekaragaman hayati. Sedangkan Jepang mempunyai teknologi dan konsepnya," kata mantan Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Industri itu.
Dalam kunjungan ke Jepang itu, ia didampingi Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi dan antara lain bertemu petinggi dari JICA dan JBIC. Selain bertemu Ketua Liga Parlemen Jepang Indonesia dan politisi senior dari Partai Demokrat Liberal (LDP) Toshihiro Nikai serta Senior Advisor PM Jepang, Mori, yang membidangi infrastruktur.
Rachmat juga membahas 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022